INDOZONE.ID - Sejumlah negara Arab pada Minggu (9/2/2025) mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dalam sebuah wawancara tampaknya mengisyaratkan, negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi.
Pernyataan Netanyahu, yang oleh beberapa media Israel dianggap sebagai lelucon, muncul di tengah ketegangan di kawasan terkait kemungkinan pemindahan warga Palestina. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengemukakan gagasan untuk merelokasi warga Gaza ke negara-negara tetangga.
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyatakan, pemikiran di balik pernyataan Netanyahu tersebut tidak dapat diterima dan mencerminkan keterputusan total dari realitas.
Baca Juga: Gencatan Senjata Ditunda Setelah Netanyahu Desak Hamas Berikan Daftar Sandera
Ia menambahkan, gagasan semacam ini, tidak lebih dari sekadar ilusi belaka.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan, pentingnya isu Palestina bagi dunia Arab.
"Penolakan tegas terhadap pernyataan semacam itu, yang bertujuan mengalihkan perhatian dari kejahatan yang terus dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza," katanya.
Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menyambut baik penolakan dari sejumlah negara sahabat.
"Kecaman, ketidaksetujuan, dan penolakan total yang dinyatakan oleh negara-negara sahabat terhadap pernyataan Benjamin Netanyahu mengenai pemindahan rakyat Palestina," tuturnya.
Dalam sebuah wawancara televisi pada Kamis lalu, jurnalis sayap kanan Israel, Yaakov Bardugo, sedang mendiskusikan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, ketika ia tampak keliru mengungkapkan pandangan Riyadh dengan mengatakan, tidak akan ada kemajuan tanpa 'negara Saudi'.
Baca Juga: Benjamin Netanyahu: Israel Berhak Lanjutkan Perang jika Diperlukan dengan Dukungan AS
Netanyahu diminta segera mengoreksi, 'Negara Palestina?'
"Kecuali jika anda ingin negara Palestina berada di Arab Saudi. Mereka (Arab Saudi) memiliki banyak wilayah," lanjut Netanyahu sambil berkelakar.
Bardugo menanggapi dengan mengatakan bahwa ia tidak menolak kemungkinan tersebut.
Netanyahu kemudian membahas proses negosiasi yang mengarah pada Kesepakatan Abraham (Abraham Accords), yang memungkinkan beberapa negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Saya pikir kita harus membiarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Namun, pernyataan yang mengisyaratkan kemungkinan pendirian negara Palestina di luar Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, memicu kecaman luas dari negara-negara di kawasan, termasuk Qatar, Mesir, serta Kementerian Luar Negeri Palestina yang mengecam pernyataan tersebut sebagai 'rasis'.
Bagi rakyat Palestina, setiap upaya pemindahan paksa dari Gaza mengingatkan pada peristiwa "Nakba" atau "malapetaka" yang merupakan tragedi pengusiran massal warga Palestina saat berdirinya Israel pada tahun 1948.
Dalam pernyataannya, pemerintah Arab Saudi menegaskan, mentalitas ekstremis dan penjajahan semacam ini tidak memahami arti tanah Palestina bagi rakyatnya.
"Pernyataan tersebut menekankan, pemikiran seperti itu tidak menganggap rakyat Palestina layak untuk hidup. Seperti yang terlihat dari kehancuran total Jalur Gaza dan puluhan ribu korban jiwa, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan atau tanggung jawab moral," ucapnya.
Sebagai respons atas pernyataan kontroversial ini, Mesir dikabarkan akan menjadi tuan rumah pertemuan darurat negara-negara Arab, guna membahas situasi yang semakin memanas di Palestina.
Ketegangan ini semakin memperumit upaya diplomasi di Timur Tengah, khususnya terkait solusi dua negara yang telah lama diupayakan oleh komunitas internasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com