Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk, bikin cerita dan konten serumu, serta dapatkan berbagai reward menarik! Let’s join Z Creators dengan klik di sini.
INDOZONE.ID - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Sabtu (14/12/2024) menegaskan tekadnya untuk memperjuangkan masa depan politiknya setelah dimakzulkan oleh parlemen yang dipimpin oposisi.
Pemakzulan ini dipicu oleh upayanya yang kontroversial untuk memberlakukan darurat militer, yang sempat mengejutkan rakyat Korea Selatan.
Pengadilan Konstitusi Menentukan Nasib Yoon
Keputusan akhir mengenai masa depan Yoon akan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan memberikan putusan dalam enam bulan ke depan. Jika pemakzulan ini disahkan, pemilu cepat akan digelar untuk memilih presiden baru.
Saat mengunjungi Yordania, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memuji kekuatan institusi demokrasi Korea Selatan.
“Korea Selatan telah menunjukkan ketangguhan demokrasinya. Proses damai sesuai konstitusi telah dijalankan, dan kami siap bekerja sama dengan Presiden Han Duck Soo yang saat ini menjabat sebagai presiden sementara,” kata Blinken.
Baca Juga: 5 Fakta Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Batalkan Deklarasi Darurat Militer
Han Duck Soo Memimpin Sementara
Perdana Menteri Han Duck Soo, yang ditunjuk oleh Yoon, kini menjadi presiden sementara. Han menyatakan akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan. “Saya akan memberikan semua kekuatan saya untuk menstabilkan negara,” ujar Han usai pemungutan suara.
Han juga langsung memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional dan menyerukan kesiapan penuh untuk mencegah provokasi dari Korea Utara. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat Pyongyang terus memperluas persenjataan nuklirnya dan mempererat hubungan dengan Rusia.
Baca Juga: Kementerian Kehakiman Korea Resmi Larang Presiden Yoon Suk Yeol Ke Luar Negeri
Krisis Politik yang Mengguncang
Krisis politik ini telah menyebabkan pengunduran diri dan penangkapan beberapa pejabat senior di sektor pertahanan dan militer. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara.
Yoon menjadi presiden konservatif kedua yang dimakzulkan dalam sejarah Korea Selatan, setelah Park Geun-hye pada 2017. Sebelumnya, Yoon berhasil selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama akhir pekan lalu, saat partainya memboikot sehingga parlemen tidak mencapai kuorum.
Tekad Yoon yang Tak Gentar
Dalam pernyataan terbarunya, Yoon menegaskan bahwa perjuangannya bersama rakyat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti. “Saya tidak akan pernah menyerah,” ucapnya.
Namun, perjalanan politik Yoon penuh tantangan. Ia menghadapi berbagai skandal pribadi, oposisi yang keras, serta perpecahan dalam partainya sendiri.
Reaksi yang Beragam di Jalanan
Para pendukung pemakzulan Yoon bersorak gembira di luar parlemen, mengibarkan tongkat LED berwarna-warni di tengah alunan musik. Sebaliknya, kerumunan pendukung Yoon bubar setelah mendengar berita pemakzulan.
Ketua Partai Demokrat Oposisi, Lee Jae-myung, menyerukan rakyat untuk terus berjuang agar Yoon segera diberhentikan secara resmi. “Rakyat telah menciptakan sejarah baru,” ujarnya di hadapan kerumunan yang bertahan di bawah suhu dingin.
Pemakzulan Didukung Mayoritas Parlemen
Pemakzulan Yoon berhasil disahkan setelah 12 anggota partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, bergabung dengan partai oposisi. Sebanyak 204 anggota parlemen mendukung pemakzulan, sementara 85 menolak, tiga abstain, dan delapan suara dinyatakan tidak sah.
Krisis ini juga memicu kekacauan di internal partai yang berkuasa. Ketua partai, Han Dong-hoon, menolak mundur meski mendukung pemakzulan sebagai langkah untuk menormalkan situasi.
Kontroversi Deklarasi Darurat Militer
Pada 3 Desember, Yoon mengejutkan bangsa dengan memberikan wewenang darurat kepada militer untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai “kekuatan anti-negara” dan lawan politik yang dianggap menghambat.
Namun, deklarasi ini dicabut hanya enam jam kemudian setelah parlemen menolak langkah tersebut. Insiden ini memicu krisis konstitusional dan seruan luas agar Yoon mundur.
Yoon telah meminta maaf tetapi tetap membela tindakannya. Ia juga menolak tekanan untuk mengundurkan diri, meski menghadapi investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan.
Ketidakpastian yang Berlanjut
Para analis memperingatkan bahwa pemakzulan Yoon tidak akan mengakhiri gejolak politik. “Ini bahkan bukan awal dari akhir,” ujar Leif-Eric Easley, profesor di Universitas Ewha, Seoul.
Sementara itu, Lee Jae-myung, pemimpin oposisi yang diprediksi kuat memenangkan pemilu mendatang, juga menghadapi masalah hukum yang dapat menggugurkan pencalonannya.
Dampak pada Ekonomi dan Diplomasi
Krisis ini mengguncang pasar keuangan dan mengancam reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi yang stabil.
Menteri Keuangan Korea Selatan akan mengadakan rapat darurat pada Minggu, sementara Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan duta besar Amerika Serikat, Jepang, dan China untuk memastikan kebijakan luar negeri tetap berjalan.
Krisis politik ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik, meskipun Korea Selatan dikenal sebagai salah satu kisah sukses demokrasi di Asia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com