INDOZONE.ID - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan strategi komprehensip guna mendukung realisasi program perumahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Untuk mewujudkankan program Tiga Juta Rumah yang diusung Prabowo-Gibran, BTN tengah membahas strategi dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
"Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi," kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, persoalan di sektor perumahan bukan hanya soal pendanaan, tapi juga supply dan demand yang terpenuhi dan melengkapi.
Pada sisi supply program Tiga Juta Rumah, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu, karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan.
Sedangkan pada sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak (landed house), melainkan juga hunian vertikal (vertical housing).
Baca Juga: Republik Chechnya Bangun Perumahan untuk Pengungsi Gaza, Bekali Tiap Keluarga Rp17 Juta
BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara.
Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan), yaitu pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).
Program Tiga Juta Rumah Prabowo-Gibran rencananya dibangun dalam dua bagian. Sebanyak dua juta unit rumah akan berlokasi di wilayah pedesaan, sementara satu juta unit lainnya berupa apartemen di kota-kota besar.
Pemrioritasan pembangunan rumah di pedesaan, dilakukan pemerintaha Prabowo untuk menggerakkan perekonomian di desa.
Hal ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%.
Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumen pembangunan rumah di pedesaan.
"Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni," kata Bonny.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Serahkan 56 Hunian Tetap buat Warga Terdampak Bencana di Sigi
"Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor," sambungnya.
Kapabilitas BTN Dukung Program Tiga Juta Rumah
Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menjelaskan, pihaknya memiliki kapabilitas dalam merealisasikan program Tiga Juta Rumah pemerintahan Prabowo.
Ini karena BTN sudah memiliki pengalaman dalam mewujudkan program Satu Juta Rumah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melalui program tersebut, kata Hirwandi, BTN memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.
Dengan target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal.
Ini di antaranya dilakukan dengan penguatan infrastruktur melalui teknologi, sehingga keputusan kredit dilakukan menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.
Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.
"Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia," kata Hirwandi.
"Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah," imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: BTN