Sabtu, 27 JULI 2024 • 16:16 WIB

Gelar Aksi, Aktivis Jogja Desak Pimpinan Muhammadiyah Tolak Izin Kelola Tambang, Massa: Banyak Mudorotnya!

Author

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama JAGAD telah menggelar aksi simbolis di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

INDOZONE.ID - Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) telah menggelar aksi simbolis di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu (27/7/2024).

Aksi ini dilakukan bersamaan dengan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024 di UNISA Yogyakarta dengan tujuan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menolak tawaran mengelola bisnis tambang.

Sebagaimana diketahui, dalam konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh besar yakni diantaranya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Mohammad Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Maumere di NTT Bolehkan Bayar UKT dengan Hasil Bumi

Mewakili massa aksi yakni Pendiri Forum Cikditiro, Masduki mengatakan, ia bersama rekan aksinya khawatir akan timbul dampak negatif apabila ada keterlibatan ormas dalam hal ini Muhammadiyah dalam bisnis tambang.

Menurut Masduki, seharusnya ormas keagamaan tidak terlibat dalam bisnis tambang karena dapat berpotensi kerusakan lingkungan yang besar dan dampak sosial yang negatif.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama JAGAD telah menggelar aksi simbolis di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

"Ini merupakan aksi simbolik dari teman-teman aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam aktivis sosial Forum Cikditiro", kata Masduki kepada awak media usai melakukan aksi, Sabtu (27/7/2024).

Ia merinci ada tiga indikasi buruk jika ormas terlibat dalam pertambangan yang dinilainya ugal-ugalan tersebut. Pertama, ia menyebut bisa merusak tata kelola ormas bisa dilihat sendiri yang terjadi pada NU.

Baca Juga: Buntut Tambang Ilegal di Yogyakarta, Polda DIY Sita Alat Berat dan Periksa 13 Saksi

Kedua, merusak hak-hak sipil warga negara. Banyak korban sudah terpapar bisnis ekstraksi.

Ketiga, merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

"Jadi ini gak ada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya. Kami hari ini mengingatkan para delegasi termasuk pimpinan Muhammadiyah untuk tolak izin kelola pertambangan", tegas Masduki.

"Meskipun ormas menolak, WIUP kemungkinan akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang lebih merusak. Oleh karena itu, seharusnya ormas bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan," lanjutnya.

Lanjut Masduki menuturkan bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya di Indonesia.

Untuk itu, menurutnya pentingnya menjaga Muhammadiyah dari risiko yang dapat merusak reputasi dan dampak sosialnya.

Kemudian mereka juga mengkritik keterkaitan bisnis tambang dengan korupsi dan mafia. Menurutnya, bisnis tambang seringkali terlibat dalam praktik suap dan korupsi, dan memberikan konsesi kepada ormas keagamaan dapat merusak legitimasi mereka.

Baca Juga: Ratusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Yogyakarta Gelar Aksi Bela Palestina

Ditengah-tengah aksi nampak salah satu massa yang membakar KTA muhammadiyah. Dikatakan Masduki, pembakaran KTA ini karena mereka sudah merasa tidak nyaman dengan indikasi potensi Muhammadiyah apabila condong menerima konsensi tambang.

"Salah satu anggota kami kebetulan anggota muhammadiyah jadi membakar KTA sebagai simbol bahwa mereka sudah merasa tidak nyaman dengan indikasi beberapa hari ini kelihatannya muhammadiyah condong menerima konsensi tambang", ujarnya.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama JAGAD telah menggelar aksi simbolis di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

Setelah aksi, perwakilan massa menuju gedung berlangsungnya acara konsolidasi nasional di UNISA tersebut untuk menyerahkan tuntutan simbolis dari massa aksi.

Pada penyerahan simbolis tersebut, diterima dengan baik oleh Kepala Kantor PP Muhammadiyah yakni Arif Nurkholis.

Baca Juga: 32 Tambang Ilegal di DIY, DPRD Desak Pemda Berlaku Tegas

Arif mengatakan, ia akan menyalurkan aspirasi massa tersebut kepada pimpinan. Namun terkait keputusan hasil akhirnya ia tidak bisa berkomentar karena itu bukan kewenangannya.

"Ya nanti yang pasti aspirasi mereka kita dengar, soal hasil akhir keputusannya bagaiamana saya belum bisa menyampaikan sekarang karena acara konsolidasi selama 2 hari itu dilakukan secara tertutup. Besok siang teman-teman media datang lagi, akan kita sampaikan dikonferensi pers", ujar Arif ditengah-tengah acara konsolidasi tahunan Muhammadiyah.


Banner Z Creators.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Liputan Langsung