Kerugian Capai Rp80 Miliar, Pemprov DKI dan Kementerian PU Percepat Perbaikan MRT, Transjakarta, dan JPO

Halte Transjakarta Polda Metro dibakar dampak demonstrasi anarkis. (Antara/Sulthony Hasanuddin)

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mempercepat perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. 

Dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (2/9), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri PU Doddy Hanggodo menegaskan sinergi pusat dan daerah menjadi kunci pemulihan.

Pramono menyampaikan, total kerugian akibat kerusakan fasilitas publik kini diperkirakan mencapai Rp80 miliar, naik dari estimasi awal Rp51,1 miliar.

“Kerugian tersebut mencakup kerusakan pada 6 stasiun MRT, 41 halte Transjakarta, fasilitas Bank Jakarta, traffic light, CCTV, hingga dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan Polda,” jelasnya.

Baca juga: Detik-detik Rekaman CCTV Diplomat Indonesia Zetro Leonardo Purba Ditembak OTK di Lima

Dari rincian tersebut, PT MRT Jakarta menanggung kerugian sekitar Rp3,3 miliar, PT Transportasi Jakarta Rp50,8 miliar, PT Bank Jakarta Rp456 juta, Dinas Perhubungan Rp5,59 miliar, serta Dinas Bina Marga Rp19,85 miliar. 

Sebanyak 17 dari 18 traffic light yang rusak sudah selesai diperbaiki, sementara satu titik di Slipi masih dalam tahap penyelesaian.

Menteri PU Doddy Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan dua JPO utama yang rusak parah.

“Tidak ada masalah, kami siap tangani JPO di Senen dan Polda. Targetnya kurang dari tujuh hari sudah kembali fungsional,” tegas Doddy. 

Baca juga: Kapolri Ingatkan Jajarannya untuk Kawal Demo Sesuai SOP

Ia menambahkan, perbaikan tersebut menggunakan anggaran PU yang telah disiapkan sebesar Rp900 miliar untuk penanganan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Selain perbaikan fasilitas, Pemprov DKI juga mengambil langkah cepat untuk memastikan transportasi publik tetap berjalan.

Sejak 31 Agustus hingga 7 September 2025, Pemprov memberlakukan tarif gratis untuk pengguna Transjakarta dan MRT sebagai bentuk kompensasi atas terganggunya layanan.

Menanggapi isu travel warning dari beberapa negara, Pramono menegaskan bahwa kondisi Jakarta saat ini berangsur kondusif. 

“Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi Jakarta aman. Kita harap situasi yang sudah terjaga ini bisa kita rawat bersama,” ujarnya.