Lindungi Raja Ampat, Pemerintah Ambil Tiga Langkah Strategis Ini!

Menteri Pariwisata Widiyanti dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu (sumber: Kemenpar)

INDOZONE.ID - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai surga bahari dunia. Dalam menghadapi isu pertambangan nikel yang dapat mengancam kelestarian alam di kawasan tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait telah menetapkan tiga langkah strategis untuk merespons kekhawatiran masyarakat dan aktivis lingkungan.

Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kelangsungan wisata alam di Raja Ampat, tetapi juga memperkuat sinergi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi. Menteri Pariwisata, Widiyanti, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi.

"Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Baca Juga: Polemik Tambang Raja Ampat Memanas: Waspada Kampanye Asing Berkedok Lingkungan

Berikut adalah tiga langkah utama yang telah diambil oleh Kementerian Pariwisata:

1. Kunjungan Langsung dan Dialog DPR bersama Komunitas Adat di Raja Ampat

Demi memahami secara langsung dinamika dan aspirasi masyarakat lokal, Kementerian Pariwisata bersama anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendengar suara masyarakat, terutama dari kelompok adat yang selama ini menjadi penjaga tradisional kawasan tersebut.

Dalam pertemuan dengan warga, masyarakat menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi dan izin tambang baru. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ekstraktif seperti tambang nikel akan merusak warisan ekologis dan identitas wisata Raja Ampat yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia.

Menindaklanjuti aspirasi ini, Komisi VII DPR RI berjanji akan membawa isu pencemaran lingkungan akibat pertambangan ke rapat nasional DPR dan meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi ulang seluruh izin tambang yang telah diberikan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mendengarkan dan siap bertindak.

Lahan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. (ANTARA/Putu Indah Savitri)

2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Langkah selanjutnya dilakukan melalui pertemuan penting antara Menteri Pariwisata Widiyanti dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu, 4 Juni 2025. Dalam dialog yang berlangsung di Jakarta tersebut, keduanya menekankan pentingnya menjadikan Raja Ampat sebagai wilayah yang diarahkan sepenuhnya untuk konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi prioritas pariwisata.

Komitmen ini menyatakan bahwa kawasan Raja Ampat tidak boleh dikompromikan oleh aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan. Pemerintah daerah dan pusat sepakat bahwa nilai ekologis dan budaya Raja Ampat jauh lebih penting untuk masa depan berkelanjutan daripada keuntungan jangka pendek dari industri tambang.

3. Koordinasi Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai wujud dari pendekatan holistik, Kementerian Pariwisata mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis, 5 Juni 2025. Tujuannya adalah menyusun strategi jangka panjang yang akan melindungi Raja Ampat dari ancaman kerusakan lingkungan. Salah satu langkah utama yang dikaji adalah mendorong konsep quality tourism dan investasi ramah lingkungan.

Konsep ini menekankan pariwisata berkualitas tinggi yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga berpihak pada konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, Raja Ampat diharapkan tetap menjadi kawasan yang terjaga keasliannya, namun tetap produktif secara ekonomi melalui model pariwisata yang inklusif dan hijau.

Baca Juga: Kemenhut Siapkan Langkah Hukum terkait Aktivitas Tambang di Raja Ampat