Polemik Yayasan RSI NTB: Sengketa Hukum & Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Polemik di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB terus menjadi sorotan publik. (Press Release)

INDOZONE.ID - Polemik di Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB terus menjadi sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik UIN Mataram, Prof. Dr. Winengan, menyampaikan pandangannya terkait tata kelola yayasan ini.

Ia menekankan bahwa ketidakjelasan peran dan fungsi di dalam yayasan dapat memicu konflik dan penolakan dari masyarakat.

"Kalau pengelolaan institusi ya berbasis yayasan itu, jadi harus dipilah perannya. Yayasan itu tugasnya, saya bilang itu tadi, membuat regulasi dan mengontrolnya. Manajemennya itu melaksanakan dari regulasi yang sudah dibuat yayasan," ujar Winengan saat dimintai tanggapan soal konflik internal Yayasan RSI NTB, Rabu (21/5/2025).

Lebih lanjut, Winengan menambahkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat krusial dan tidak bisa diabaikan.

Baca Juga: HUT Humas Polri ke-73, Bidhumas Polda DIY Gelar Bakti Sosial di Yayasan Sayap Ibu 

Ia menekankan bahwa melibatkan stakeholder sangat penting agar yayasan tidak berjalan sepihak dan lebih inklusif dalam pengambilan keputusan.

"Cuma dalam proses penyusunan, regulasi atau kebutuhan itu memang harus mengibatkan partisipasi dari pihak yang punya kepentingan dan kegunaan yayasan maupun institusi yang dibentuk oleh yayasan," jelasnya.

Selain itu juga Winengan menyoroti kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan di sejumlah yayasan, termasuk dalam kasus RSI NTB. Ia memberikan analogi sistem ketatanegaraan guna menjelaskan pentingnya pemisahan fungsi.

"Nanti intinya keterbukaan itu yang mana? Keterbukaan itu. Kalau nanti yang merencanakan, dia yang melaksanakan, dia yang mengawasi kan gak bisa. Ini kan contoh kecil ya. Kita mungkin bisa merujuk kepada sistem politik kan. Misalnya ada sebagai eksekutifnya, ada sebagai legislatifnya, ada judikatifnya. Kan begitu kan. Baru bisa ya hatinya berjalan dengan baik mengelolaan sebuah institusi. Negara ini kan sebuah institusi besar, kira-kira begitu. Tapi bisa kita ilustrasikan seperti itulah institusi yang dibentuk oleh yayasan itu," jelasnya.

Aksi Protes yang Wajah

Menurutnya, aksi protes yang muncul dari masyarakat NTB terhadap pengelolaan yayasan merupakan respons yang wajar jika memang tidak ada komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sayang sekali jika keputusan diambil secara mendadak tanpa sosialisasi kepada pihak-pihak yang terdampak, karena hal ini berpotensi memicu resistensi dan penolakan.

"Tapi kalau ketentuannya sudah ada, masyarakat dilibatkan dalam membuat ketentuan itu, kan bisa menghilangkan atau tidak menghindari terjadinya proses-proses itu," paparnya.

Setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pegawai harus disosialisasikan secara transparan dan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dan penolakan.

"Ya seandainya misalnya melakukan sesuatu itu kan perlu, tadi saya bilang jangan tiba-tiba. Selalu ada sosialisasi, argumentasi, apa gitu. Kadang-kadang bukan karena orangnya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena enggak pernah disampaikan, enggak pernah disosialisasikan lebih dahulu," jelasnya.