8 Jembatan di Bogor Putus Diterjang Banjir, Dedi Mulyadi: Puncak Harus Dikembalikan sebagai Kawasan Resapan Air

Potret jembatan putus akibat luapan banjir bandang di kawasan Kabupaten Bogor yang disoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

INDOZONE.ID - Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan beberapa jembatan terputus dan tidak bisa dilalui.

Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengungkapkan setidaknya ada delapan akses jalan jembatan penghubung yang terputus imbas hujan deras dan luapan banjir bandang dari Kali Ciliwung.

Lebih lanjut Ade Ruhendi menjelaskan, dari delapan jembatan yang putus tersebut, sebanyak enam jembatan berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Banjir 3 Meter di Cililitan Jaktim, Ibu Baru Melahirkan Sampai Dievakuasi

"Dari hasil rapat bahwa ada delapan jembatan yang putus," ucap Ade Ruhendi kepada awak media saat mengunjungi jembatan putus di kawasan Puncak Bogor, pada Senin, 3 Maret 2025.

Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti isu kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor.

Dedi menilai salah satu penyebab utama bencana alam di Bogor seperti banjir yang baru saja terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan yang semakin masif.

Hal itu terkait wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan hutan, kini berubah menjadi kawasan industri dan komersial.

Baca Juga: Akses Terputus! Jembatan Kemang Pratama Bekasi Amblas Gegara Banjir

Di sisi lain, Dedi menyoroti penyewaan lahan oleh PTPN untuk kepentingan bisnis dinilai sebagai faktor utama yang mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah Bogor, Jabar.

"Fokus kita pada audit lingkungan faktor penyebab, walaupun boleh lah saya berasumsi asumsinya karena kerusakan Puncak," tutur Dedi kepada awak media saat peresmian pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Senin, 3 Maret 2025.

"Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air," lanjutnya.

Dedi juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera turun tangan dan mengembalikan Puncak ke fungsinya semula.