PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby, Surat Pemecatan Diteken Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tengah) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (kiri) dan Bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan).

INDOZONE.ID - Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat oleh DPP PDI Perjuangan pada Sabtu (14/12/2024). Selain Jokowi, PDIP juga memecat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Terpilih Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kabar pemecatan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Ada tiga surat pemecatan yang dibacakan dengan nomor 1649, 1650, dan 1651, yang ditujukan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby.

Tiga surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: DPC PDIP Kota Yogya Bikin Sejarah Menangkan Pilkada, Hasto Wardoyo & Wawan Harmawan Dilantik 10 Februari 2025

"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia," ucap Komarudin.

Komarudin mengungkapkan bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobby diberhentikan bersama 27 anggota PDIP lainnya. Namun, ia tidak menyebut secara detail siapa saja nama-nama lain yang juga dipecat.

Dalam tiga surat yang dibacakannya, PDIP menegaskan bahwa pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan bentuk sanksi dari partai.

Selain itu, ketiganya juga dilarang untuk melakukan kegiatan atau memegang jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP, sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.

"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara," kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut.

Lebih lanjut, PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.

Baca Juga: Presiden RI ke-7, Jokowi Bagikan Momen Mencoblos Pilkada 2024 di Solo

"Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," kata Komarudin.