Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tegaskan Akan Berjuang Sampai Akhir meski Didesak Mundur

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melakukan pidato yang disiarkan di televisi.

INDOZONE.ID - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menegaskan bahwa dirinya akan berjuang hingga akhir meskipun partai politiknya dan oposisi mendesaknya untuk mundur. 

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis (12/12/2024), Yoon mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja, meski ada upaya untuk memakzulkannya.

Yoon menghadapi tekanan besar setelah partainya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), bersama dengan oposisi, sepakat untuk melanjutkan proses pemakzulan.

Ia juga menuduh Korea Utara meretas sistem Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan, yang menyebabkan keraguan terhadap kekalahan partainya dalam pemilu April 2024 lalu.

"Saya akan berjuang sampai akhir. Entah mereka akan memakzulkan saya atau menyelidiki saya, saya akan menghadapinya dengan tegas," ujarnya mengutipp Reuters, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga: Kementerian Kehakiman Korea Resmi Larang Presiden Yoon Suk Yeol Ke Luar Negeri

Makin Memperburuk

Namun, pidato tersebut justru memperburuk posisinya. Pemimpin PPP sendiri menyatakan bahwa sudah waktunya Yoon untuk mundur atau menghadapi pemakzulan di parlemen.

Setidaknya tujuh anggota PPP diperkirakan akan mendukung pemakzulan Yoon, dengan dua di antaranya sudah menyatakan dukungannya secara terbuka. Untuk berhasil memakzulkan, dibutuhkan dua pertiga suara dari anggota parlemen, yang berarti delapan suara dari PPP.

Polisi memblokir jalan untuk menghentikan pengunjuk rasa yang berbaris selama unjuk rasa yang menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Pada saat yang sama, Yoon tetap mendapat dukungan dari sebagian kecil anggota PPP. Meski ada perpecahan internal di partainya, PPP memilih seorang anggota yang dekat dengan Yoon untuk memimpin fraksi mereka.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Minta Maaf Tanpa Mundur Setelah Kekacauan Darurat Militer

Diselidiki Pemberontakan

Sejak beberapa hari lalu, Yoon juga sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang kemudian dibatalkannya pada 3 Desember. Krisis politik ini menjadi salah satu yang terbesar di Korea Selatan dalam beberapa dekade.

Yoon membela tindakannya dan menegaskan bahwa negara sedang dilanda "kelompok kriminal" yang telah mengganggu urusan pemerintahan.