Ngadu ke DPRD Kota Jogja, PKL TM 2 Minta Evaluasi UPT Malioboro dan Disbud Kota Jogja

PKL Teras Malioboro 2 mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta desak evaluasi UPT Malioboro dan Disbud Kota Jogja, pada Selasa (17/9/2024)

INDOZONE.ID - Menindaklanjuti tidak adanya keterlibatkan PKL dalam rencana relokasi jilid, sejumlah PKL Teras Malioboro (TM) 2 yang diwakili oleh Paguyuban Tri Dharma mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta, pada Selasa (18/9/2024).

Mereka juga meminta DPRD untuk mengevaluasi kinerja UPT Pengeloa Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Jogja yang dinilai kerap mengintimidasi.

Dalam hal ini, mereka menunjukkan bukti video tindak kekerasan oleh petugas Jogoboro dari UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang terjadi pada Sabtu (13/7/2024) dan Minggu (18/8/2024). Beberapa pedagang mengaku ditarik, dijambak bahkan diinjak kakinya.

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman mengatakan, beberapa kali pihaknya bersama para pedagang menggelar aksi demonstrasi lantaran tidak ada kejelasan dari Pemkot Jogja.

“Tidak ada progres sama sekali terkait pelibatan Tri Dharma,” katanya.

Saat merespon aksi tersebut, UPT Pengeloa Kawasan Cagar Budaya dinilai kerap melakukan tindakan represif dan mengintimidasi.

BACA JUGA Kecewa Kepada Pemda DIY Soal Relokasi Jilid 2, Pedagang Teras Malioboro 2 Akan Melapor ke UNESCO dan Komnas HAM

Beberapa PKL mengaku juga diintimidasi dengan didatangi rumahnya oleh petugas untuk menandatangani pernyataan persetujuan relokasi.

"Ada ancaman kalau tidak tanda tangan tidak dapat lapak. Padahal sudah clear hasil validasi Pansus DPRD Kota Jogja sudah ada rekomendasinya [validasi jumlah PKL," ujar Usman.

“Kemaren ke PJ Walikota Jogja, Pak Sugeng sudah disampaikan UPT dan Dinas Kebudayaan untuk dievaluasi. Katanya setelah ini ada komunikasi dua arah, kenyataanya enggak ada,” paparnya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, menambahkan, terkait bentuk intimidasi lainnya, ia mengaku beberapa petugas yang mendatangi lapak pedagang dan mengancam.

“Sampai lepas baju, teriak mengancam, waktu itu Ari (pedagang) dituduh melakukan pengeroyokan. Sampai bilang asu bajingan, sampai dia dibentak petugas kepolisian,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan hasil validasi PKL TM 2 oleh Pansus DPRD Kota Yogyakarta, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menyampaikan telah mencatat 28 PKL meninggal, 55 PKL memakai surat kuasa karena tidak sesuai dengan nama pemilik dan 108 PKL tidak jelas.