DPC Demokrat Jember Ricuh Gara-Gara Skandal Dugaan Penggelapan Dana Partai Rp 500 juta

Partai Demokrat. (Istimewa)

INDOZONE.ID - Situasi ricuh terjadi di internal pengurus dan anggota DPC Demokrat Jember. Hal itu karena ada dugaan skandal penggelapan dana partai, dengan nominal kurang lebih Rp 500 juta.

Terkait munculnya isu skandal penggelapan dana partai itu, berawal dari pernyataan mantan Ketua DPC Partai Demokrat, Try Sandi Apriana, yang tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan partai.

Diketahui saat itu sedang terjadi proses transisi kepemimpinan DPC Partai Demokrat Jember. Dari Try Sandi Apriana sebagai ketua definitif. Kini dipimpin oleh Mahathir Muhammad sebagai Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Jember.

Baca Juga: Pilgub Sulsel 2024: Partai Demokrat Resmi Usung ASS-Fatmawati Rusdi!

"Terungkapnya soal dugaan penggelapan dana partai yang tidak jelas penggunaan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan itu. Saat rapat pleno 28 Juli 2024 kemarin. Dimana saat itu juga ada peralihan Ketua DPC dari Try Sandi ke Mahathir Muhammad sebagai Plt. Ketua DPC Demokrat yang baru," kata salah satu sumber internal partai yang minta namanya diinisial GJ, Selasa (6/8/2024).

Saat Rapat Pleno tersebut, lanjutnya, yang juga dihadiri oleh Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat DPD Jawa Timur. Persoalan anggaran dan keuangan partai juga ikut dipertanyakan.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Jember, Try Sandi Apriana.

"Saat itu Ketua DPC (Try Sandi Apriana) mengaku tidak tahu. Selanjutnya meminta penjelasan dari Bendahara Hermawan, juga tidak ada jawaban," ucapnya.

"Bandahara hanya menjelaskan, jika saldo keuangan partai dipegang oleh ketua (DPC Demokrat). Sehingga dari hasil rapat pleno itu, diteruskan surat kepada DPD dan DPP," sambungnya.

Baca Juga: Ketua DPC Partai Demokrat Jember Dipecat AHY, Apa Penyebabnya?

Terkait proses mempertanyakan penggunaan anggaran partai yang nantinya menjadi laporan pertanggungjawaban.

Kata GJ, mantan Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana diberi waktu 14 hari untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban.