Gelar Aksi, Aktivis Jogja Desak Pimpinan Muhammadiyah Tolak Izin Kelola Tambang, Massa: Banyak Mudorotnya!

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama JAGAD telah menggelar aksi simbolis di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

INDOZONE.ID - Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) telah menggelar aksi simbolis di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu (27/7/2024).

Aksi ini dilakukan bersamaan dengan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024 di UNISA Yogyakarta dengan tujuan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menolak tawaran mengelola bisnis tambang.

Sebagaimana diketahui, dalam konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh besar yakni diantaranya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Mohammad Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Maumere di NTT Bolehkan Bayar UKT dengan Hasil Bumi

Mewakili massa aksi yakni Pendiri Forum Cikditiro, Masduki mengatakan, ia bersama rekan aksinya khawatir akan timbul dampak negatif apabila ada keterlibatan ormas dalam hal ini Muhammadiyah dalam bisnis tambang.

Menurut Masduki, seharusnya ormas keagamaan tidak terlibat dalam bisnis tambang karena dapat berpotensi kerusakan lingkungan yang besar dan dampak sosial yang negatif.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama JAGAD telah menggelar aksi simbolis di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

"Ini merupakan aksi simbolik dari teman-teman aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam aktivis sosial Forum Cikditiro", kata Masduki kepada awak media usai melakukan aksi, Sabtu (27/7/2024).

Ia merinci ada tiga indikasi buruk jika ormas terlibat dalam pertambangan yang dinilainya ugal-ugalan tersebut. Pertama, ia menyebut bisa merusak tata kelola ormas bisa dilihat sendiri yang terjadi pada NU.

Baca Juga: Buntut Tambang Ilegal di Yogyakarta, Polda DIY Sita Alat Berat dan Periksa 13 Saksi

Kedua, merusak hak-hak sipil warga negara. Banyak korban sudah terpapar bisnis ekstraksi.

Ketiga, merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

"Jadi ini gak ada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya. Kami hari ini mengingatkan para delegasi termasuk pimpinan Muhammadiyah untuk tolak izin kelola pertambangan", tegas Masduki.