Pemuda Difabel Ngaku Haknya Melamar CPNS Dipersulit, Stafsus Kepresidenan: Saya Teruskan Ke Presiden

Stafsus Kepresidenan, Billy Mambrasar.

INDOZONE.ID - Seorang pemuda yang juga mahasiswa difabel Universitas PGRI Argopuro Gilang Riastanto, mengeluhkan soal haknya sebagai penyandang disabilitas dipersulit saat melamar CPNS.

Hal itu disampaikan saat acara bertajuk “Talkshow Inspiratif Pemuda Wirausaha 2024” serta “Pendidikan dan Ekonomi Kreatif” yang digelar di Universitas PGRI Argopuro, Jember, Selasa (6/2/2024).

Gilang mengungkapkan hal itu langsung kepada Staf Khusus Presiden dan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Billy Mambrasar yang berkesempatan menjadi pemateri di acara tersebut. 

Baca Juga: Pengusaha Difabel Proyek Underpass Kentungan Jogja Tak Dibayar BUMN, Mengadu ke Mahfud

Didampingi oleh Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, yang juga hadir menjadi narasumber. 

“Tolong disampaikan kepada Presiden Jokowi, pemerintah dalam membuat kebijakan sering menggunakan pendekatan top down, bukan buttom up, sehingga tidak tahu yang dibutuhkan disabilitas. Jarang ada kebijakan yang pas, pasti ada yang kurang,” kata Gilang saat menyampaikan keluhannya.

Terkait keluhan itu, lanjutnya, dialami olehnya saat beberapa kali mendaftar sebagai CPNS di beberapa tempat.

"Saat itu saya berangkat ke Semarang, saya bermaksud mendaftar di anak perusahaan Telkom pada tahun 2018 lalu. Tapi disampaikan oleh salah seorang Admin yang menyampaikan jika di perusahaan ini hanya membuka lowongan bagi disabilitas yang bisa melihat," kata Gilang.

"Bahkan saya sempat berselisih paham dengan admin itu, karena jawabannya pun saya nilai sama seperti yang disampaikan sejak tahun 1999 lalu. Tidak bisa menyediakan fasilitas kerja, tapi disampaikan bisa jika tuna daksa hanya satu mata. Lah ini sebenarnya pemerintah niat apa tidak atau sekadar memenuhi syarat saja. Saya sampai bosan mendengarnya,” sambungnya mengungkapkan kekecewaan.

Tidak cukup di situ, Gilang juga menyinggung soal proses rekrutmen di Kejaksaan Agung.

“Kejaksaan agung, yang dipilih yang bisa jalan itu tidak adil. Masih pilih-pilih, kenapa masih ada peraturan begitu, diutamakan daksa, kenapa tuna netra tidak. Kenapa tuna Netra low fashion tidak. Kita tidak meminta kondisi seperti ini,” tandasnya.

Terkait keluhan yang disampaikan mahasiswa difabel itu, Staf Khusus Presiden dan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Billy Mambrasar menanggapi hal itu dengan menampung aspirasi yang disampaikan.

"Presiden telah mengeluarkan Keppres Nomor 67 tahun 2020. Perintahnya jelas, bahwa harus ada alokasi khusus di sektor tenaga kerja maupun beasiswa untuk anak-anak disabilitas," kata Billy saat dikonfirmasi Z Creator Arka Hatta usai acara seminar.