Kasus RPH MK soal Batas Usia Capres-Cawapres yang Diduga Bocor Dilaporkan ke Bareskrim

Ruang Sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

INDOZONE.ID - Dugaan adanya kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden, berujung ke ranah hukum.

Kasus tersebut resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri, yang laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/356/XI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023.

Pelapornya berasal dari pihak dari Pembela Pilar Konstitusi (P3K) dengan terlapor dalam proses penyelidikan.

"Berkenaan dengan bocornya rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka kami pengacara P3K merasa perlu untuk mewakili masyarakat Indonesia dalam hal membuat laporan kepolisian," kata perwakilan pengacara P3K, Maydika Ramadani saat dihubungi wartawan, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga: Terbukti Lakukan Pelanggaran Kode Etik, 6 Hakim Konstitusi Dijatuhi Sanksi Teguran Lisan oleh MKMK

Bocornya informasi berasal dari MK, disebutnya tidak dapat ditolerir dan merupakan pelanggaran dalam Pasal 112 KUHP tentang penyebaran informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan negara. Menurutnya, polisi harus turun tangan mengusut kasus tersebut.

"Diperlukan adanya tindakan dari aparat kepolisan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya serta agar dapat menimbulkan kembali keyakinan masyarakat Indonesia terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," paparnya.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Siap Gelar Sidang Ulang soal Batas Usia Minimun Capres-Cawapres

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sebelumnya sudah memutuskan sembilan hakim konstitusi melanggar etik, dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres.

Sembilan hakim MK tersebut dinilai tidak dapat menjaga informasi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang seharusnya menjadi rahasia.

Writer: Putri Surya Ningsih