Pakai Baju Hitam, Arief Hidayat: Saya sebagai Hakim sedang Berkabung karena di MK Terjadi Prahara

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat .

INDOZONE.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan suasana hatinya yang sedang berkabung saat menjadi pembicara dalam Konferensi Hukum Nasional, Rabu (25/10/2023), yang ditandai dengan ia yang memakai baju hitam.

"Saya sebetulnya datang ke sini agak malu saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung karena di MK baru saja terjadi prahara," kata Arief dalam pidatonya.

Menuerutnya Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan sistem ketatanegeraan dianggapnya sudah jauh dari Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Dinasti Politik Berpotensi Rusak Demokrasi, Aliansi Mahasiswa Jambi Unjuk Rasa Tolak Putusan MK

"Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik baik saja atau tidak, saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan, Indonesia sedang tidak baik baik saja," katanya.

Dikatakan bahwa di era Orde Baru maupun Orede Lama, tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan tertentu. Dimana, pada masa itu masih ada pembagian berdasarkan teori trias politika.

"Tapi sekarang bapak ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia coba bayangkan dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga mempunya tangan tangan di bidang yudikatif," ungkapnya.

"Kemudian dia juga mempunya partai politik sekaligus juga mempunyai mass media, dia juga sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal itu di satu tangan atau beberapa orang segelintir saja."

"Ini nggak pernah terjadi di era Soeharto, bahkan di zaman SBY juga belum nampak seperti sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul melihat fenomena ini," tegasnya.

Baca Juga: Dituding Ada Konflik Kepentingan, Ketua MK: Saya 30 Tahun Jadi Hakim, Alhamdulillah Pegang Teguh Amanah

Seperti diketahui sebelumnya, Arief merupakan salah satu hakim yang pendapat berbeda (dissenting opinion) soal kepala daerah bisa maju dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10/2023). Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman.

MKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).