Presiden Jokowi Tegaskan Atasi Polusi Butuh Usaha Bersama: Harga Kesehatan yang Harus Dibayar Mahal!

Presiden Jokowi

INDOZONE.ID - Polusi udara masih menjadi permasalahan yang ramai diperbincangkan. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menilai jika perlu usaha bersama untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

Adapun salah satu usaha yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ialah perpindahan dari transportasi pribadi ke publik.

"Ya ini dibutuhkan usaha bersama. Semuanya harus melakukan, (termasuk melakukan) perpindahan dari (sarana) transportasi pribadi ke (sarana) transportasi publik dan massal," ujar Presiden Jokowi setelah meninjau SMK Negeri di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).

"Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung. Banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan (masalah) ini, tetapi memang bertahap ya (prosesnya)," sambungnya.

Baca Juga: Resmikan Operasional LRT Jabodebek, Presiden Jokowi: Semoga Bisa Atasi Macet dan Polusi

Presiden melanjutkan, pemerintah sudah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan menggiatkan penanaman pohon di lingkungan perkantoran untuk menurunkan polusi udara.

Sementara itu, pemerintah juga mengkaji pemberlakuan aturan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara, meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor.

Baca Juga: DPR RI Minta Pemerintah Serius Tangani Polusi Udara

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan para pelaku industri bahwa sanksi akan dikenakan kepada industri-industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.

"(Dikenai) sanksi pasti, dan bisa ditutup. Di rapat kemarin sudah saya sampaikan, kalau (industri) tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber (alat kendali polusi), (maka ada tindakan) tegas untuk ini..., karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu mahal sekali," bebernya.

Pemerintah telah mengenakan sanksi administratif kepada 11 industri yang menjadi sumber polusi udara. Sanksi tersebut dikenakan kepada perusahaan batu bara, peleburan logam, kertas, dan arang.