Ekonomi Global 2023 Diperkirakan Tumbuh 2,7 Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut kondisi ekonomi global 2023 dipengaruhi kondisi perekonomian sejumlah negara, seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa.

INDOZONE.ID - Kondisi ekonomi global 2023 diperkirakan bakal tumbuh 2,7 persen, karena ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, nilai tersebut masih sama dengan perkiraan sebelumnya.

"Pergeseran komposisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 ini semakin menguat meskipun secara keseluruhan tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi global masih sama sesuai perkiraan sebelumnya yaitu 2,7 persen," kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Dia menjelaskan, pergeseran pertumbuhan itu terjadi dengan pertumbuhan ekonomi China yang lebih rendah akibat keyakinan pelaku ekonomi yang melemah, serta utang rumah tangga yang tinggi.

Hal ini menyebabkan turunnya konsumsi dan kinerja properti yang turun dan juga berdampak kepada investasi di kawasan lain.

Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, BRI Optimistis Jaga Pertumbuhan Berkelanjutan 

Pengaruh lain yang disebur Perry adalah melemahnya kondisi perekonomian Eropa. Hal ini dipicu oleh dampak eskalasi ketegangan geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan semula. Hal ini dipengaruhi oleh konsumsi yang membaik, ditopang kenaikan upah dan pemanfaatan tabungan yang tinggi.

Sementara itu, tekanan inflasi negara maju masih tinggi dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Sementara itu, kondisi inflasi di negara berkembang telah menurun.

Baca Juga: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Takkan Berdampak Besar

Hal tersebut diperkirakan mendorong berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) Amerika Serikat.

Menurut Perry Warjiyo, berbagai perkembangan tersebut semakin menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global, dan mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif.

"Tekanan nilai tukar di negara berkembang meningkat, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia," ujarnya.