Amerika Serikat (AS) geram serta mengkritik China dan Rusia karena kedua negara itu menentang tindakan lebih lanjut PBB terhadap Korea Utara (Korut). AS juga memperingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak bisa tinggal diam lagi saat Pyongyang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield, merujuk pada dua anggota dewan yang berpendapat bahwa upaya menahan diri oleh dewan akan mendorong Korea Utara untuk berhenti meningkatkan ketegangan dan malah datang ke meja perundingan.
“Jelas, diam dan menahan diri tidak efektif. Sudah waktunya untuk berhenti memberikan izin diam-diam dan mulai mengambil tindakan," kata Thomas-Greenfield, seperti disadur dari Reuters, Kamis (12/5/2022).
Korut telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. AS ingin Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara itu memberikan suara selama Mei pada resolusi yang dirancang mereka untuk memberikan sanksi lebih lanjut kepada Pyongyang.
"Kami tidak bisa menunggu sampai (Korut) melakukan tindakan provokatif, ilegal, dan berbahaya lainnya -- seperti uji coba nuklir," kata Thomas-Greenfield.
Baca Juga: Viral ‘Kim Jong-un’ Nyanyi Lagu Dangdut di Kondangan
Washington menilai Korut bisa siap untuk melakukan tes semacam itu pada awal bulan ini. Namun, negara yang memiliki hak veto, China dan Rusia menentang sanksi PBB lebih lanjut dan telah lama mendorong dewan itu untuk melonggarkan tindakan tersebut di Korea Utara dengan alasan kemanusiaan.
Sementara itu, duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa resolusi yang dirancang AS bukan cara yang tepat untuk mengatasi situasi saat ini.
"Sayangnya, AS telah menutup mata terhadap proposal yang masuk akal dari China dan anggota dewan terkait lainnya, dan tetap terpikat takhayul kekuatan magis sanksi," kata Zhang kepada dewan.
Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, mengatakan resolusi yang dirancang oleh Rusia dan China untuk meringankan sanksi Korea Utara tetap jadi pilihan dan dapat mendorong para pihak untuk meningkatkan upaya negosiasi.
Dewan itu terakhir memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017. Tapi Korea Utara berhasil bekerja menghindari beberapa sanksi PBB, menurut pemantau sanksi independen PBB.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: