Fadli Zon Minta Pemerintah Menyerah Tangani Pandemi Covid-19?

Anggota DPR RI Fadli Zon. (Instagram/@fadlizon)

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintah harus mengibarkan bendera putih dan meminta bantuan dunia internasional dalam menenangani pandemi Covid-19.

“Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi. Kita sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak,” kata Fadli dalam keterangannya dikutip Jumat (9/7/2021).

Menurutnya alangkah baiknya pemerintah kita harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru Covid-19. Mulai dari infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan kita terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tak akan sanggup lagi menghadapi situasi yang terus memburuk.

“Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Ini merupakan persoalan kemanusiaan,” tegasnya.

Fadli berujar terdapat beberapa alasan kenapa kita membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru Covid-19 ini. Pertama dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru Covid-19 di negeri kita. Ini sangat mengkhawatirkan, dan hanya tinggal soal waktu rekor itu akan segera menembus angka 40.000-an, lalu 50.000-an.

“Jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa,” urainya.

Kedua, papar Fadli, kebijakan yang sudah diambil Pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meskipun dilabeli PPKM Darurat dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, namun kebijakan ini tak bisa dianggap luar biasa.

Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehati-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini. Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan.

“TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi,” tegas dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan alasan ketiga yakni kemampuan infrastruktur kesehatan kita sudah di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.

Kemudian, kata dia, PERSI menyampaikan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigennya sendiri menjadi langka dan tak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi panic buying untuk sejumlah obat, vitamin bahkan susu.

“Wabah saat ini memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau. Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya akan terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Jawa, tapi juga di berbagai provinsi lain di luar Jawa,” terang Fadli.

Lanjut alasan keempat Fadli menyinggung soal krisis tenaga kesehatan. Sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Kalau digabungkan dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat, misalnya, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang. Para dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah pejuang dengan perlengkapan terbatas.

Apalagi dia menyinggung data yang disebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia.

“Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan,” bebernya

Terakhir adalah mengenai  krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Meski pada 30 Juni lalu Pemerintah mengumumkan telah menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, akan tetapi jumlah ini jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi.

Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, lanjut Fadli, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19.

“Apalagi, angka-angka yang sejauh ini diumumkan Pemerintah diyakini tidak mewakili kondisi lapangan sebenarnya. Ada banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh Pemerintah,” tandasnya.

Sekedar diketahui, asal usul kemunculan bendera putih ini tidak jelas, tetapi para sejarawan berpendapat bahwa ada beberapa alasan munculnya bendera putih. Alasan yang paling populer adalah bendera putih biasanya dikibarkan sebagai tanda menyerah, gencatan senjata, dan negosiasi yang telah tercantum dalam Hukum Perang Internasional.

Artikel Menarik Lainnya:

• Warung di Salemba Ludes Terbakar Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Capai 100 Juta
• Pimpinan DPR Sebut Ada Kendala dengan Percepatan Vaksinasi: Masyarakat Enggan Keluar Rumah
• Beredar Isu Razia Warga oleh Tim Covid Hunter Langsung Swab Lewat 19.00, Wagub DKi: Hoaks!