Kemnaker Raih Sertifikasi Anti Penyuapan, Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Kemnaker memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025. (Ist)

INDOZONE.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pencapaian tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan sertifikasi tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi juga bagian dari transformasi budaya kerja yang sedang dijalankan di lingkungan Kemnaker.

"Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata Yassierli saat acara penyerahan sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

SMAP Terintegrasi dengan Sistem Kendali Kecurangan

Sebagai tindak lanjut dari penerapan standar anti penyuapan tersebut, Kemnaker juga mengintegrasikan SMAP dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR).

Baca juga: Kemnaker Luluskan 1.565 Calon Ahli K3 Umum untuk Perkuat Keselamatan Kerja

Integrasi kedua sistem itu ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Menurut Yassierli, penerapan SMAP dan SIKENCUR dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan.

"SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal, tetapi fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menambahkan, manfaat utama dari implementasi sistem tersebut tidak hanya terletak pada aspek pengawasan, tetapi juga dalam membangun budaya organisasi yang lebih profesional dan akuntabel.

Perubahan Budaya Kerja Jadi Fokus Utama

Meski telah berhasil memperoleh sertifikasi internasional, Yassierli menegaskan bahwa keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan pola pikir dan budaya kerja yang tercipta di lingkungan organisasi.

Menurutnya, sistem integritas yang kuat dapat menjadi perlindungan bagi pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.

"Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar," tegasnya.

Baca juga: Kemnaker Raih Predikat AA dari ANRI, Nilai Kearsipan Nasional Meningkat pada 2026