Kemnaker Raih Predikat AA dari ANRI, Nilai Kearsipan Nasional Meningkat pada 2026

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi menerima penghargaan Anugerah Kearsipan Nasional untuk Kemnaker dari ANRI. (Ist)

INDOZONE.ID - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) kembali mencatat prestasi di bidang kearsipan nasional setelah meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 Klaster II dengan kategori Sangat Memuaskan (AA) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam ajang Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional yang digelar ANRI di Jakarta, Kemnaker memperoleh nilai 97,18.

Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 95,51 atau naik sebesar 1,67 poin.

Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, di Kantor ANRI, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Buruan Daftar! Kemnaker Siapkan 30 Ribu Kuota Pelatihan Kerja Gratis Tahun 2026

Cris mengatakan peningkatan nilai tersebut mencerminkan konsistensi perbaikan tata kelola arsip di lingkungan Kemnaker, sekaligus hasil kerja bersama seluruh unit kerja dalam memperkuat sistem kearsipan yang lebih tertib dan modern.

“Capaian ini menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di Kemnaker. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unit dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan sistem kearsipan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, terutama untuk mendukung percepatan layanan publik berbasis digital serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Baca juga: Kemnaker Kolaborasi dengan Alumni FIKOM UNPAD, Perkuat Komunikasi Publik Kebijakan Ketenagakerjaan

Selain meraih predikat AA, Kemnaker juga ditetapkan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi dan keaktifan Kemnaker dalam mengelola serta mengunggah arsip terbuka, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen Kemnaker dalam membangun tata kelola administrasi yang lebih adaptif terhadap transformasi digital dan kebutuhan layanan publik yang semakin modern.