Menaker Minta Balai K3 Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

Menaker Yassierli meminta Balai K3 lebih proaktif dalam menekan kecelakaan kerja. (Ist)

INDOZONE.ID - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan keselamatan pekerja tidak boleh dikompromikan. Karena itu, ia mendorong Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk lebih proaktif sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Hal tersebut disampaikan saat meninjau Balai Besar K3 (BBK3) Jakarta, Selasa (14/4/2026). Ia menekankan bahwa perlindungan pekerja tidak cukup dilakukan setelah insiden terjadi, melainkan harus diperkuat sejak awal melalui pendekatan promotif dan preventif.

“Upaya promotif dan preventif harus diperkuat. Saya minta BBK3 Jakarta lebih masif dalam pengawasan dan edukasi agar angka kecelakaan kerja bisa ditekan,” kata Yassierli.

Menurut dia, penguatan peran Balai K3 menjadi krusial karena setiap kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga pekerja serta kepercayaan terhadap sistem perlindungan tenaga kerja.

Baca juga: Menaker Ingatkan Risiko Konflik PKB, Ini Isi Kesepakatan Freeport dengan Serikat Pekerja

Ia menilai Balai K3 perlu berperan lebih strategis, tidak sekadar menjalankan fungsi teknis, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, membangun budaya K3, serta memperkuat pencegahan di lapangan.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan Perusahaan Jasa K3 (PJK3), dalam menekan angka kecelakaan kerja.

“PJK3 adalah mitra, bukan pesaing. Kolaborasi ini penting agar target penurunan kecelakaan kerja bisa tercapai,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Balai K3. Pegawai dinilai perlu memiliki kemampuan tidak hanya teknis, tetapi juga manajerial dan analisis data agar hasil kerja dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Layanan Publik Harus Lebih Cepat dan Berdampak

Menurutnya, para penguji K3 harus memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, mulai dari budaya K3, sistem manajemen K3 (SMK3), hingga manajemen risiko dan pengolahan data statistik.

“Penguasaan data dan analisis sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan bisa menjadi dasar kebijakan yang kuat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pejabat fungsional di lingkungan K3 untuk terus berkembang seiring jenjang karier, dengan orientasi yang semakin mengarah pada perumusan kebijakan.

“Semakin tinggi jabatan, harus semakin manajerial. Itu yang akan mendorong perubahan besar dalam perlindungan tenaga kerja ke depan,” kata Yassierli.