Banjir Rob Jakarta Dinilai Jadi Ujian Keseriusan Pemprov DKI

Pengemudi truk melintasi banjir rob yang menggenangi Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

INDOZONE.ID - Banjir rob yang belakangan ini terjadi di wilayah pesisir Ibu Kota, dinilai menjadi ujian serius untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi. Dia mengatakan jika banjir rob yang berulang di pesisir Jakarta berkaitan dengan keadilan sosial.

"Banjir rob bukan peristiwa musiman yang bisa kita anggap wajar. Kita sedang berpacu denga waktu untuk melindungi ratusan ribu warga di Utara Jakarta. Setiap kali penanganan terlambat, rumah, penghidupan dan masa depan warga pesisir yang menanggung resikonya," kata Fuadi dikutip Rabu (10/12/2025).

Baca juga: Update Banjir Rob di Jakarta Utara: Kini Meluas, Ketinggian Capai 40 Cm

Dia juga menilai jika banjir rob kini menjadi ujian keseriusan untuk Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, dia juga mengakui Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan berbagai langkah mulai dari peringatan dini, penguatan peran BPBD, pembangunan tanggul pantai, hingga pengembangan sistem polder.

"Pembangunan tanggul pantai dan penguatan polder patut diapresiasi, tetapi ritmenya harus selevel dengan tingkat ancaman. Dengan kondisi tanah yang terus turun, setiap tahun penundaan berarti semakin banyak rumah tergenang dan aset warga hilang," tuturnya.

"Dititik ini keberpihakan pada warga pesisir betul-betul diuji dan dilaksanakan bukan hanya dituliskan dalam dokumen perencanaan," sambungnya.

Baca juga: Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob di Jakarta: Karena Supermoon

Lebih dalam, dia menyampaikan tiga penekanan utama fraksi PKB dalam menangani banjir rob. Pertama, percepatan dan kejelasan tahapan pembangunan tanggul pantai dan polder.

Kedua, prioritas pembangunan yang harus ditentukan berdasarkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi.

"Perlindungan tidak boleh hanya terasa di kawasan komersil atau area bernilai tinggi. Nelayan, buruh dan warga kampung pesisir, harus ditempatkan di pusat perhatian kebijakan karena merekalah yang paling terdampak ketika air laut naik," pungkasnya.