Komisi VIII DPR Minta Percepatan Penanganan Bencana di Pesisir Selatan, 4.000 KK Masih Terisolasi

Jembatan darurat di Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

INDOZONE.ID - Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni meminta percepatan penanganan darurat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, setelah lebih dari 4.000 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara terisolasi akibat banjir bandang dan longsor besar sejak 2 Desember 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Lisda menegaskan kondisi kritis ini tidak boleh terus berlarut-larut, mengingat akses jalan utama putus total dan sejumlah jembatan ambruk, sehingga warga tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

“Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi nge-drop-nya yang sulit,” ujar Lisda dikutip Selasa (9/12/2025).

Lisda menilai situasi di Bayang Utara sudah memasuki fase kedaruratan kemanusiaan. Banyak warga yang sejak 13 hari terakhir mengalami keterbatasan bahan makanan, layanan kesehatan, dan perlindungan.

Baca juga: Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp4 Miliar

“Sudah 13 hari warga terjebak dan tidak semua bisa mendapatkan makanan cukup. Dua hari mungkin aman, tetapi dua minggu sangat berbahaya,” katanya.

Karena keterbatasan akses, bantuan logistik hanya dapat masuk menggunakan helikopter, sehingga distribusi tidak dapat dilakukan secara merata setiap hari.

Pertimbangan Bencana Nasional untuk Percepat Mobilisasi

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, agar mobilisasi personel, logistik, alat berat, maupun dukungan udara bisa dilakukan lebih cepat dan terstruktur.

Status tersebut juga dinilai penting untuk membuka akses pendanaan, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni membenarkan bahwa jalur ke Bayang Utara tidak dapat ditembus kendaraan, bahkan kendaraan roda dua tidak lagi dapat memasuki kawasan terdalam.

Baca juga: Percepat Relokasi Penyintas Bencana Sumatera, Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU

Relawan terpaksa menempuh perjalanan kaki sejauh 32 kilometer untuk mengantarkan sembako ke permukiman yang paling terisolasi.

Selain itu, Hendrajoni juga melaporkan adanya titik kritis retakan tanah yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa. Retakan disebut semakin melebar akibat curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil.

Komisi VIII Salurkan Dukungan Tambahan

Lisda menjelaskan bahwa Komisi VIII, bersama mitra kerja seperti BNPB dan Kementerian Sosial, akan membantu penyaluran dukungan tambahan untuk mendukung pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan relawan.

"Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” ujar Lisda.

Ia juga mengapresiasi kecepatan aparat daerah, namun menegaskan bahwa intervensi pusat sangat mendesak, terutama pada titik-titik isolasi ekstrem yang tidak mungkin dijangkau tanpa dukungan logistik dan udara.