Kerugian Bencana di Sumbar Capai Rp4,9 Miliar, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat

Foto udara permukiman terendam banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat (Sumbar). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

INDOZONE.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) mengestimasikan kerugian sementara akibat banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah tersebut mencapai Rp4,9 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan angka itu dihimpun berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa (25/11/2025) pukul 16.00 WIB dan masih dapat berubah seiring asesmen lanjutan.

"Jumlah kerugian ini masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota," ujarnya di Padang, Rabu (26/11/2025).

Cuaca ekstrem yang melanda sejak Sabtu (22/11/2025) memicu bencana di sejumlah daerah, dengan Padang Pariaman, Agam, dan Kota Padang, menjadi wilayah dengan dampak paling besar. 

Baca juga: 7 Kecamatan di Pasaman Barat Terdampak Bencana Alam, 40 KK Berhasil Dievakuasi

BMKG memperkirakan hujan lebat hingga ekstrem masih berpotensi terjadi hingga 27 November 2025.

"Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp4,9 miliar lebih. Ini baru perkiraan awal. Tim di lapangan terus melakukan verifikasi agar kita mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan kebutuhan intervensi pemulihan," kata Arry.

Respons Cepat dan Sistem Komando

Arry menegaskan Pemprov Sumbar sejak awal kejadian telah mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penanganan darurat, membuka akses, serta memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respons berlangsung cepat dan terarah.

Baca juga: Layani Warga Terdampak Bencana Semeru, Puskesmas Bakal Siapa 24 Jam!

"Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan didukung OPD teknis, TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan dan layanan dasar diupayakan tetap stabil," ujarnya.

Pemprov juga melakukan asesmen terhadap rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur yang rusak untuk menentukan kebutuhan pemulihan pascabencana.

"Data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran," kata Arry.