Teken MoU, Mensos: Banyuwangi Penuhi Kualifikasi untuk Dirikan Sekolah Rakyat Rintisan

Penuhi Syarat Kelayakan, Bupati Ipuk dan Menteri Sosial Teken MoU Pelaksanaan Sekolah Rakyat

INDOZONE.ID - Kabupaten Banyuwangi kini resmi menjadi salah satu daerah pelopor penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025). 

Program ini akan mulai dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025. MoU tersebut memuat kesepakatan teknis mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat. 

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Banyuwangi termasuk daerah yang paling siap untuk menyelenggarakan program ini.

Baca juga: Tanpa Antre, Autentikasi Pensiunan Kini Bisa Lewat Smartphone dengan Aplikasi Andal TASPEN

“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Sekolah Rakyat yang akan dilaksanakan, yaitu Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. 

Sekolah rintisan memanfaatkan gedung-gedung yang dinilai layak oleh Kementerian PUPR, termasuk fasilitas milik Kemensos maupun instansi lain, serta rekomendasi dari pemerintah daerah dan universitas.

“Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” jelasnya.

Baca juga: Mensos: 9.700 Anak Siap Belajar di 100 Titik Sekolah Rakyat Juli Ini

Selain Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan juga akan digelar serentak di 63 daerah pada 14 Juli 2025. Sedangkan 37 daerah lainnya akan menyusul pada akhir bulan, menunggu kelengkapan sarana dan prasarana.

Program Sekolah Rakyat rintisan akan melibatkan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. 

“Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” terang Gus Ipul.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat permanen akan dilakukan mulai September 2025 oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian PUPR. 

Baca juga: Lebih dari 100 Ribu Guru Lolos Seleksi PPG 2025, Pemerintah Genjot Sertifikasi Nasional