65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Tahun Ajaran Baru

Pembangunan sekolah rakyat di Pajajaran, Bandung, Jawa Barat.

INDOZONE.ID - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut sudah ada 65 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada Juli 2025, seiring masuknya tahun ajaran baru.

Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan sentral-sentral yang bangunannya sudah ada dalam pengelolaan Kementeran Sosial.

"Jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga akhir tahun mencapai 100 Sekolah Rakyat," kata Agus dalam acara Double Check dengan tema “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” dikutip Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Peninjauan Rencana Lokasi Sekolah Rakyat di Kota Yogya, Begini Kata Mensos

Dalam program tersebut, pemerintah daerah akan dilibatkan guna mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi, khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.

Lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Dukungan lainnya berupa  akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya, sehingga harus ada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Isra Ramli menambahkan, ada tiga kementerian yang memiliki mandat dalam memajukan kesejahteraan umum, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul: 53 Titik Calon Sekolah Rakyat Masuk Daftar Renovasi

“PCO  melakukan koordinasi dengan ketiga kementerian untuk membantu rakyat mencapai kemakmuran. Program-program Presiden Prabowo tidak menyasar kelompok tertentu, tapi bersifat lebih universal atau seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dimensi program pemerintah saat ini bukan hanya melindungi atau membantu masyarakat, melainkan memberdayakan. Ia mencontohkan Program Sekolah Rakyat yang nantinya memiliki ekosistem sebagai multiplier efek.

“Kita beruntung punya Presiden yang memiliki pemikiran besar dan teknokratis. KIta tidak lagi berdebat ideologi, tapi mewujudkan apa yang menjadi tujuan program,” kata Isra.