Gara-Gara Cabup Sebut Organisasi Terlarang, Para Kiai di Jember Ancam Demo dan Desak Paslon Klarifikasi
INDOZONE.ID - Sejumlah kiai di Jember, Jawa Timur, memberikan tanggapan dan komentar terkait ungkapan calon bupati (cabup) pasangan calon (paslon) 02 Muhammad Fawait (Gus Fawait), soal organisasi terlarang.
Pernyataan itu disampaikannya saat pidato dan orasi kampanye di acara malam refleksi Hari Santri pada Senin, 21 Oktober 2024.
Dalam sebuah pernyataan, seorang tokoh masyarakat menyampaikan pentingnya para calon pemimpin memberikan contoh yang baik dalam berkompetisi.
Ia mengatakan bahwa dalam Pilkada, calon harus bersaing dengan cara yang benar dan membawa ketenangan bagi masyarakat.
Baca Juga: Pilkada 2024 Makin Dekat, Bawaslu Sleman Pastikan Tak Ada Lagi APK Berbau SARA-Bias Gender
Sejumlah kiai itu mendesak Bawaslu dan APH di Jember untuk mengusut tuntas ungkapan soal organisasi terlarang yang dinilai meresahkan.
Mereka menilai penyebutan organisasi terlarang yang dikaitkan dengan momen Pilkada 2024, tidak memiliki korelasi.
"Menurut saya itu keterlaluan, contoh perbandingannya terlalu naif. Karena tidak ada yang menghambat pencalonannya. Buktinya Gus Fawait, ya bisa nyalon (Cabup)," kata Pengasuh Ponpes Mambaul Ulum 2 KH. Farid Mujib saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (4/11/2024) malam.
Baca Juga: Bawaslu Sleman Tangani 3 Laporan, 1 Pelanggaran Administrasi, dan 4 Dugaan Pelanggaran UU Lainnya
"Kalaupun merasa ada fitnah, atau intimidasi, ya tinggal laporkan saja. Buat apa dibanding-bandingkan dengan PKI. Apalagi ada akun (mengunggah info) Haji Hendy dan Gus Firjaun PKI. Janganlah menyakiti. Terlebih sosok Gus Firjaun (juga) ulama dan kiai," sambungnya.
Menurut pria yang akrab disapa Ra Farid ini, penyebutan organisasi terlarang dinilai meresahkan masyarakat.
"Karena dampaknya masyarakat gelisah juga resah. Apalagi kami (kalangan) santri mengecam hal itu. Kami mengecam dan sangat mendukung atas laporan itu ke Bawaslu dan Kepolisian. Biar tidak asal bersuara juga harus diusut sampai tuntas," tegasnya.
Minta Klarifikasi
Pengasuh Ponpes di wilayah Kecamatan Silo ini juga meminta Cabup Paslon 02 untuk memberikan klarifikasi.
"Statement Gus Fawaid (saat pidato orasi) itu arahnya ke mana? Harus jelas itu, jangan malah meresahkan. Kalau tidak diindahkan oleh Bawaslu maupun kepolisian. Saya mengancam akan melakukan demo (unjuk rasa). Karena sejujurnya masyarakat jadi geram dengan ungkapan Fawait," ujarnya.
"Kalau dia bisu (tidak memberikan klarifikasi), berarti dia merasa salah. Tanyakan itu ke Gus Fawait, apa maksudnya memberikan statement membandingkan santri menjadi penguasa (Kepala Daerah) dengan PKI. Tidak ada (kaitannya) itu," imbuh pria yang mengasuh Ponpes di Karang Timur, Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember itu.
Merasa Kecewa
Senada, Pengasuh Ponpes Darul Hikmah, KH. Achmad Nasihin merasa kecewa dengan isi pidato atau orasi kampanye yang disampaikan oleh Cabup Paslon 02.
Baca Juga: Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Mendadak Saat Ngobrol dengan Pengunjung di Pasar Imogiri Bantul
Menurut dia, Gus Fawait, sebagai sosok berlatar belakang santri, dan ulama, harusnya bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang baik.
"Salah satu contoh saja, cirinya orang baik itu, satu saja dari dakwahnya, perkataannya harus bagus-bagus, apalagi calon Bupati, karena calon-calon Bupati itu menjadi perhatian utama masyarakatnya. Sehingga caranya menyampaikan kata-kata, berfatwa itu harus ekstra hati-hati," kata pria yang akrab disapa Kiai Nasihin itu.
"Saat menyampaikan sesuatu, dikhawatirkan nanti ada penafsiran yang tidak sama. Maksud yang ngomong itu, A ditafsiri B, ditafsiri C, sehingga harus hati-hati," sambungnya.
Kiai Nasihin menambahkan bahwa suatu ungkapan yang tidak baik, termasuk bentuk caci maki akan mendatangkan mudarat.
"Misal kita senang pada kiai A, lalu kiai A dicaci maki sama orang. Marah saya kok kiai saya dicaci maki, apalagi kiai saya tidak salah. Nah itu harus hati-hati. Bahkan mencaci maki pun, sebenarnya tidak boleh dilakukan, yang lebih marah lagi Allah sebagai penciptanya. Ini ciptaanku kok malah dicaci maki," ujarnya.
Kiai Nasihin menambahkan, Gus Fawait sebagai sosok calon pemimpin, seharusnya memberikan contoh yang baik.
"Ya, harus yang baik dan benar, berkompetisi dengan baik dan benar, berpikir yang jernih, tidak emosi, kemudian berkata-kata yang baik, menyampaikan yang baik, sejuk, yang mendinginkan suasana, sehingga masyarakat simpati," tuturnya.
"Kalau pemimpin itu baik, Insyaallah akan membawa kepada kebaikan. Tidak justru memanaskan. Kalau memanaskan malah masyarakat menjadi, oh ini kok begini calon pemimpin. Tapi kalau sejuk bisa dipilih oleh masyarakat," imbuhnya.
Minta Penjelasan
Sementara itu, menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah di Karangharjo, Silo, Jember, KH. Abdul Muqit Arief mengatakan adanya ungkapan soal penyebutan organisasi terlarang saat pidato atau kampanye pilkada harusnya tidak dilakukan.
"Mana (ada) dari dulu Jember (dalam perhelatan) pilkada, ada isu-isu PKI itu. Apalagi calonnya sudah jelas, background-nya, dan biografinya," kata pria yang akrab disapa Kiai Muqit ini.
"Kebetulan di Paslon 01 itu kan ada Gus Firjaun. Putranya KH. Achmad Siddiq tokoh besar NU," imbuhnya.
Pria yang juga mantan Wakil Bupati Jember periode 2016-2021 itu, meminta penjelasan kepada cabup yang menyampaikan soal organisasi terlarang itu.
"Kalau menurut saya, dengan gentle untuk melakukan klarifikasi. Saya lihat di beberapa grup dan medsos, kok ramai ya. Kalau menurut saya, ya, harusnya ada klarifikasi dari beliaunya. Dengan ungkapan itu ditujukan ke mana?" ucap Kiai Muqit.
"Karena kalau tidak ada klarifikasi, maka itu akan jadi bola liar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jika tidak segera dilakukan klarifikasi. Apalagi jika kemudian (muncul dugaan) ditujukan kepada paslon lain. Maka hal itu agak sensitif menurut saya," sambungnya.
Kiai Muqit menambahkan, harusnya masyarakat diedukasi untuk bersaing secara sehat di pilkada. Menurutnya, lebih elok saling adu visi dan misi untuk membangun Jember.
"Kira-kira menurut saya adu program lah. Jadi masyarakat diajari untuk pemilu yang sehat, tidak sampai segitunya. Agar masyarakat memilihnya juga obyektif," ujarnya.
"Karena kita semua ingin Jember ke depan itu dibangun apanya, kemudian seperti apa yang dibangun. Menawarkan hal baik kepada masyarakat, jangan malah mengarah pada persoalan-persoalan di luar Konteks Pilbup (Pilkada) itu," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung