DPRD Jember Tuding Hasil Survei Bupati Hoax, Terungkap Saat Rapat RPJPD

"Klaimnya terselesaikan 680 Km. Padahal hanya 320 Km saja. Selanjutnya poin ketiga, yakni tentang peningkatan dan pembangunan jembatan disampaikan ada 58 unit. Faktanya 45 jembatan," bebernya.

"Kemudian keempat, terkait pembangunan saluran irigasi. Sumber dari LKPJ dan LPP juga, diklaim 12.735 meter, ternyata faktanya hanya 7.435 meter saja," sambungnya.

Selanjutnya untuk poin kelima, yang kata David dianggap paling menarik. Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU).

Menurut David, harusnya sesuai dengan pembahasan soal RPJMD. Untuk PJU dilakukan pembangunan baru, dan juga dilakukan penambahan.

Baca Juga: Satpol PP Bongkar Deretan Tenda Pencari Suaka di Depan Gedung UNHCR Jaksel

"Ternyata dalam pelaksanaannya, hanya mengganti. Diklaim 26.670 titik. Tapi menurut Keterangan Kepala PU Cipta Karya, yang diganti hanya sekitar 22 ribu titik. Itu diganti loh ya bukan bangun baru. Sedangkan yang bangun baru, hanya sekitar 2100 titik. Artinya dari klaim ini, masih ada sekitar 2000 yang itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Alias kebohongan publik," ulasnya.

"Kemudian peningkatan jalan lingkungan, diklaim sekitar 47.970 Km sekian. Padahal kalau bicara jarak segitu, ibarat ke Jakarta perjalanan pulang pergi ke Jember bisa 47 kali. Nah faktanya hanya 2500 Km. Ini yang menurut kami (DPRD Jember), informasi ini harusnya direvisi! Bahkan, Pak Bupati wajib minta maaf kepada masyarakat Jember," sambungnya menegaskan.

Dalam rapat RPJPD terungkap jika hasil survei dari LSI Denny Ja terkait kepuasan masyarakat Jember pada Bupati Hendy Siswanto dinilai hoax.

David juga menambahkan, terkait pembahasan RPJPD adalah membahas rancangan Perda untuk progres pembangunan Jember 20 tahun mendatang.

"Ini harus linier dari pusat maupun provinsi dan kabupaten. Kemudian yang menjadi dasar (pembahasan RPJPD) adalah Perda RT/RW. Sedangkan perda itu, yang didok tahun 2015. Adalah perda yang tidak ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Artinya tidak menutup kemungkinan perda ini pasti akan berubah, siapapun bupatinya," tandasnya.

Baca Juga: Makin Jadi, Israel Cemari Mata Air Warga Palestina!

Terkait tudingan dan kritik pedas yang ditujukan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto itu. Sebelumnya, Bupati Hendy juga menyampaikan jika pihaknya saat ini masih tahap proses bekerja.

Adanya hasil survei menjadi patokan kinerja yang sudah dilakukan. Terlebih dalam prosesnya, belum maksimal karena keterbatasan waktunya menjabat sebagai bupati yang belum genap 5 tahun.