Penegakan Hukum Jadi Topik Terbanyak Disampaikan Prabowo di Debat Capres

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto saat mengikuti acara debat capres.
INDOZONE.ID - Capres Prabowo Subianto menyampaikan topik terbanyak pada debat capres terkait penegakan hukum.

Ada 24 kali pernyataan Prabowo tentang penegakan hukum pada debat yang berlangsung di kantor KPU RI di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Dalam sesi penyampaian visi misi, salah satu pernyataan soal penegakan hukum ditegaskan bahwa Republik harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Hal tersebut, kata dia, telah tertuang dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa.

Acara debat yang terbagi dalam enam segmen itu juga menjadi ajang Prabowo untuk menyampaikan komitmennya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

"Prabowo-Gibran, kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan yang perlu ditegakkan, dan kita bertekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," kata Prabowo.

"Itulah perjuangan saya selama ini," kata dia.

Baca Juga: Dalam Debat Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Sampaikan Pemerintah Tak Boleh 'Baperan'!

Capres nomor urut 2 itu juga berjanji untuk memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Menurutn Prabowo, peningkatan kualitas hidup hakim bisa berpengaruh positif terhadap independensi lembaga kehakiman.

"Semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, dan tidak dapat dikorup," katanya menanggapi pertanyaan panelis mengenai komitmen capres untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Prabowo juga menegaskan, dirinya sangat setuju bahwa lembaga kehakiman atau lembaga yudikatif harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lainnya.

Baca Juga: Seluruh Paslon Capres-Cawapres Tinggalkan KPU dengan Tertib Usai Debat Perdana

Ketika disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ia menjawab itu bersifat final dan tidak dapat diubah.

Ia menyampaikan tim hukumnya telah menyatakan bahwa Putusan MK tersebut tidak ada masalah dari segi hukum. Soal adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi, ia menyampaikan juga sudah diambil tindakan dan keputusan.

"Intinya itu final dan tidak dapat diubah, dan saya laksanakan," ucapnya.

Selain terkait penegakan hukum, topik terkait HAM menjadi nomor dua terbanyak, yakni sebanyak 10 kali disampaikan capres nomor urut 2 itu.

Untuk topik lainnya, yakni terkait demokrasi, capres nomor urut dua itu menyampaikan sebanyak tujuh kali.

Salah satunya saat ia menjawab pertanyaan capres nomor urut 1 soal demokrasi yang disebut-sebut tidak ditegakkan dengan baik di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.