Tampil di IdeaFest 2023, Anies Ngaku Tak Pernah Tuntut Pencaci Selama Pimpin Jakarta: Biarkan Sejarah Menilai!

Anies Baswedan datang di IdeaFest 2023 di JCC Senayan

INDOZONE.ID - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan, membicarakan soal kebebasan berpendapat hingga pengkritik dan pencaci selama memimpin Jakarta.

Hal ini bermula saat Abigail Limuria dari BijakMemilih mengajukan pertanyaan kepada Anies terkait kebebasan berpendapat.

Menurut Abigal, belakangan tengah marak pelaporan yang terjadi antar sesama warga atau bisa juga relawan, bukannya laporan dari pejabatnya sendiri.

"Jadi menurut aku isu kebebasan berpendapat itu ada dua layer, yang pertama itu hukum yang masih banyak disalahgunain, kedua ada culture yang di mana kebanyakan yang saling melapor itu kan warga melaporkan warga, bukannya pihak yang berkuasa atau pejabat yang mungkin tersinggung gitu yang melaporkan, tapi relawannya," ujar Abigail di panggung IdeaFest 2023, Sabtu (30/9/2023).

"Nah, apa langkah konkret dari pak Anies untuk ngebetulin ekosistem kebebasan berpendapat di Indonesia supaya lebih sehat, baik dari hukum dan culture itu," sambungnya.

Baca Juga: Di IdeaFest 2023, Anies Baswedan Bicara Kerugian Anak Muda yang Golput

Menurut Anies, seseorang tidak boleh memiliki rasa takut dalam menyampaikan pendapatnya. Dia juga menambahkan, selama masih ada istilah konoha dan wakanda, Indonesia masih memiliki masalah soal kebebasan berpendapat.

"Saya sependapat, kita tidak boleh punya rasa takut dalam mengungkapkan pendapat. Saya pernah ditanya soal kebebasan, saya bilang 'Selama di publik kita masih menyebut nama Indonesia dengan istilah konoha wakanda, maka kita masih punya masalah dengan kebebasan berbicara'," jawab Anies.

Bacapres yang berpasangan dengan Cak Imin tersebut, fenomena itulah yang harus diubah. Menurutnya, ada peraturan atau undang-undang yang hanya bisa digunakan untuk apa dan siapa saja.

"Menurut saya harus diubah itu. Satu soal aturan ya. Ada peraturan-peraturan, undang-undang yang karet sifatnya, yang bisa digunakan untuk apa saja, siapa saja oleh pemegang kewenangan. Nah ini menurut saya harus diubah undang-undang itu, supaya ada perasaan kebebasan," ungkapnya.

Anies Baswedan di IdeaFest2023 di JCC, Jakarta.

Kemudian kata Anies, pemegang otoritas atau pejabat yang dikritik tidak boleh membiarkan ada tuntutan kanan-kiri.

"Kedua, pemegang otoritas yang dikritik, jangan biarkan ada praktik-praktik tuntutan kanan-kiri," ucapnya.

Anies lalu kilas balik saat jadi Gubernur DKI Jakarta, yang tidak pernah menuntut oknum yang mengkritik atau mencaci dirinya.

"Jadi kami mau tunjukkan rekam jejak kami di Jakarta, kurang apa kritiknya, kurang apa caci makinya, kurang apa framingnya, pernahkah ada yang dibawa dalam tuntutan? Nol. Kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun yang dikatakan," terang Anies.

"Ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, maka kami don't do it, just don't do it. Jadi jangan 'oh bukan saya kok, itu relawan saya. Sama aja'," lanjutnya.

Baca Juga: IdeaFast 2023 Hari Ini: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto Jadi Pembicara!

Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa seseorang tidak bisa mengatur perilaku orang lain. Sikapnya untuk tidak menuntut orang yang mengkritik atau mencaci kepemimpinannya dilakukan atas dasar bahwa semua orang bisa berpendapat, tapi ada batasannya.

"Kita enggak dalam posisi bisa mengatur perilaku orang, tapi kita tunjukkan bahwa secara prinsip kami ingin agar siapapun boleh mengatakan, tetapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan," terang Anies.

Justru kata Anies, pemikiran atau pendapat yang disampaikan orang lain harus dihormati dan dihargai. Sejak dulu katanya, dia hanya mencatat apa saja kritik atau cacian orang lain, dan membiarkan sejarah yang menilai.

"Kalau itu membahayakan, seperti ancaman fisik, kekerasan itu lain cerita. Tapi selama itu ungkapan pikiran, maka itu sesuatu yang menurut saya harus dihormati, dihargai," papar Anies.

"Ini bukan saya katakan sekarang saja. Daridulu ketika tugas di Jakarta selalu bilang apapun yang dikatakan orang terhadap Gubernur Jakarta itu dicatat, tapi tidak perlu diproses secara hukum, karena biarkan nanti sejarah yang akan menilai apa yang dikatakan oleh dia," tandasnya.