Panen Raya dari Lahan Rampasan Korupsi di Bekasi, Hasilnya Tembus 7 Ton per Hektare

Jaksa Agung ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman panen raya lahan hasil rampasan di Bekasi. (Dok. Humas Kejagung)

INDOZONE.ID - Program Jaksa Mandiri Pangan resmi memasuki panen raya di Kabupaten Bekasi. Lahan seluas tujuh hektare yang sebelumnya merupakan aset rampasan negara kini ditanami padi dan menghasilkan tujuh ton per hektare.

Panen ini dipimpin langsung Jaksa Agung ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Selasa (19/8/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menyebut program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan.

"Alhamdulillah panen raya perdana ini berlangsung lancar dan sukses. Kami mendukung penuh seluruh program yang diperintahkan pimpinan," kata Eddy dikutip Antara.

Menurutnya, lahan rampasan yang belum dilelang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan.

"Dalam hal ini kita memanfaatkan lahan-lahan rampasan yang sampai saat ini belum selesai kita lelang. Kita manfaatkan untuk program ketahanan pangan," ujarnya.

Baca juga: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Istana: Bukti Praktik Korupsi bak Penyakit Stadium 4

Hasil Panen Diserap Bulog

Panen perdana dilakukan di Desa Srimahi, Tambun Utara. Lahan seluas tujuh hektare dikelola gabungan kelompok tani dengan dukungan PT Pupuk Indonesia. Hasilnya, setiap hektare menghasilkan sekitar tujuh ton padi.

Seluruh gabah kering langsung dibeli Perum Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah. Gabah tersebut diangkut langsung dari sawah menuju gudang Bulog.

Baca juga: Usai OTT Immanuel Ebenezer, KPK Segel Ruang K3 Kemnaker

Eddy menambahkan, ada tujuh titik lahan rampasan di Bekasi yang siap dijadikan lokasi tanam.

"Bisa jadi untuk kita tanami padi atau ketahanan pangan lain. Seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung tadi. Kita lihat dulu tanahnya cocok untuk diapakan," jelasnya.

Bukan Sekadar Panen

Selain memanfaatkan lahan rampasan untuk sawah, kejaksaan juga menjalankan program lain untuk mendukung ketahanan pangan. Di antaranya pasar murah, operasi pasar, dan pengawasan praktik mafia beras.

"Selain pasar murah kita juga melakukan operasi pasar untuk pengendalian harga agar tidak terjadi inflasi. Kami juga menguatkan koordinasi dengan kepolisian selaku leading sector untuk perkara mafia beras," tambah Eddy.