Anggota DPRD DKI Ngaku Dapat Banyak Keluhan Buruk Terkait Pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta

ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan/bpjsketenagakerjaan.go.id

INDOZONE.ID - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyebut jika dirinya sering menerima aduan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang buruk termasuk BPJS Kesehatan. Untuk itu, dia menegaskan pelayanan buruk tidak lagi boleh terjadi di fasilitas kesehatan di Jakarta.

"Saya sering menerima aduan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tampak tidak ramah terhadap pasien BPJS. Ada yang dipersulit, bahkan ada yang ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemerintah DKI Jakarta," kata Kenneth dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Jumat,  Kamis (10/7/2025).

Baca juga: Dokter Tifa Penuhi Panggilan Polda Metro Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Kenneth dengan tegas menyatakan jika fasilitas kesehatan di Jakarta tidak boleh membeda-bedakan pasien baik pasien umum bukan BPJS ataupun pasien BPJS.

Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta mengaku dirinya kerap menerima keluhan terkait pelayanan kesehatan yang buruk dari BPJS di Jakarta. (Dok. Istimewa)

"RSUD itu dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat. Maka sudah seharusnya mereka melayani rakyat dengan maksimal, bukan justru malah membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS, apalagi menolak dalam melayani Pasien BPJS. Ini soal tanggung jawab sosial dan moral," tegasnya.

Dia kemudian menyinggung soal anggaran pendapatan dari RSUD di Jakarta. Menurutnya, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pendapatan RSUD dari jasa layanan kesehatan, sebaiknya tidak di gunakan untuk keperluan pengadaan dan perbaikan infrastruktur akan tetapi lebih baik di maksimalkan untuk mendukung penguatan operasional dan harus menyentuh sektor pelayanan publik yang paling mendesak, salah satunya pelayanan kesehatan BPJS.

Baca juga: Gelar Operasi, Satpol PP dan Bea Cukai Sita Ratusan Bungkus Rokok Ilegal di Aceh Singkil.

"Anggaran pendapatan pelayanan BLUD RSUD di Jakarta yang sebesar Rp 3 triliun lebih seharusnya bisa diolah anggarannya untuk memaksimalkan operasional dan pelayanan RSUD apalagi terkait pelayanan BPJS. Pada prinsipnya dana BLUD ini harus lebih difokuskan ke bentuk pelayanan kesehatan khususnya pelayanan BPJS, operasional RS, gaji dokter dan perawat, jangan malah dialihkan ke biaya renovasi atau penambahan ruangan hingga bangun gedung," katanya.

"Dana BLUD ini harus dikelola dengan baik. Intinya kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu. Kita nggak tahu ya yang namanya BPJS ini kan kadang-kadang ada saja masalah, tapi yang pasti pelayanan kita kepada masyarakat Jakarta yang tidak mampu pengguna BPJS itu tidak boleh terhambat. Kita harus bisa memprioritaskan warga Jakarta yang menggunakan BPJS dan RSUD harus jadi garda terdepan layanan kesehatan warga Jakarta apalagi bagi Masyarakat Jakarta tidak mampu pengguna BPJS," ketus Kent.