INDOZONE.ID - Elise Stefanik, pilihan Presiden Donald Trump untuk duta besar AS di PBB, dia percaya Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi ia berkeyakinan bahwa Israel memiliki kekuasaan “alkitabiah” atas Tepi Barat yang diduduki.
Komentar Elise Stefanik pada Selasa (21/01/2025) muncul selama sidang konfirmasi dirinya di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, di mana ia juga berjanji untuk melanjutkan misi “America First” Trump.
“Jika dikukuhkan, saya siap melaksanakan mandat Presiden Trump dari rakyat Amerika untuk mewujudkan America First, kepemimpinan keamanan nasional yang mengutamakan perdamaian melalui kekuatan di panggung dunia," ujarnya.
Jika dikukuhkan sebagai duta besar, Stefanik mengatakan bahwa ia akan mengaudit pendanaan AS untuk PBB dan konstelasi lembaga-lembaganya.
Baca Juga: Israel Tangkap 64 Warga Palestina Termasuk Bocah Berusia 7 Tahun di Tepi Barat
Ia juga akan berusaha melawan pengaruh China di organisasi internasional dan memperkuat dukungan kuat Washington terhadap Israel.
Namun pandangannya tentang Tepi Barat membuat perbedaan paling mencolok antara pemerintahan Trump dan pendahulunya, Presiden Joe Biden.
Stefanik bersikap tegas saat ditanya apakah ia sependapat dengan Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich dan mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir bahwa Israel memiliki “hak alkitabiah atas seluruh Tepi Barat”.
“Ya,” jawabnya saat berdiskusi dengan Senator Demokrat Chris Van Hollen.
Baca Juga: Pria Pembunuh Dokter Magang di India Dihukum Penjara Seumur Hidup
Ketika didesak apakah dia mendukung penentuan nasib sendiri bagi Palestina, Stefanik mengelak.
"Saya yakin rakyat Palestina layak mendapatkan yang jauh lebih baik daripada kegagalan yang mereka alami akibat ulah para pemimpin teroris," katanya. "Tentu saja, mereka berhak mendapatkan hak asasi manusia."
Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Biden memberikan dukungan tegas bagi Israel di PBB. Pemerintahan ini berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan perang Israel di Gaza.
Tetapi, pemerintah bersedia menentang sekutunya yang kuat dalam masalah permukiman Israel di Tepi Barat. Menurut hukum Internasional, permukiman semacam itu dianggap ilegal.
Tanggapan dari Stefanik pertanda bahwa pemerintahan Trump pada periode kedua akan mengambil langkah yang berbeda.
Masa jabatan pertama Trump menyaksikan lonjakan permukiman, dengan pemerintahannya menghapus kebijakan AS selama empat dekade yang mengakui perluasan ke Tepi Barat sebagai ilegal.
Setelah menjabat pada hari Senin, Trump membatalkan sanksi era Biden terhadap kelompok pemukim Israel sayap kanan dan individu yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Duta besar AS untuk Israel yang dipilih Trump, Mike Huckabee, juga mendukung permukiman Israel di Tepi Barat dengan mengutip ayat Alkitab sebagai pembenarannya. Dalam wawancara tahun 2017 dengan CNN, misalnya, Huckabee mengatakan bahwa wilayah Palestina tidak ada.
"Tidak ada yang namanya Tepi Barat. Itu Yudea dan Samaria," katanya, menggunakan nama yang diambil dari Alkitab.
Dan pada tahun 2008, ketika ia berkampanye untuk kursi kepresidenan, Huckabee menegaskan bahwa Palestina merupakan identitas yang fiksi.
"Saya harus berhati-hati dalam mengatakan ini, karena orang-orang akan benar-benar marah. Tidak ada yang namanya orang Palestina," kata Huckabee, yang belum menghadapi sidang konfirmasi, saat itu.
Sudah lama Stefanik menjadi salah satu pembela Trump di DPR AS.
Namun, pada bulan Desember 2023, ia naik ke viral dengan pertanyaannya kepada tiga pemimpin universitas dari Harvard, MIT, dan University of Pennsylvania dan mendesak mereka atas tuduhan "anti-Semitisme" di kampus. Dua dari tiga pemimpin mengundurkan diri setelah kejadian itu.
Para kritikus mengatakan tuduhannya itu memacu para pemimpin universitas lainnya untuk menindak pengunjuk rasa yang pro-Palestina di kampus, karena takut akan reaksi keras publik.
Dalam pidato pembukaannya pada sidang konfirmasi hari Selasa, Stefanik memuji dirinya sendiri sebagai pemimpin dalam memerangi anti-Semitisme di pendidikan tinggi.
"Pekerjaan pengawasan saya menghasilkan kesaksian yang paling banyak ditonton dalam sejarah Kongres," katanya. "Sidang dengar pendapat dengan presiden universitas ini didengar di seluruh dunia dan ditonton miliaran kali."
Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen bipartisan, Stefanik berjanji untuk melanjutkan dan memperpanjang dukungan AS untuk Israel di PBB.
AS adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan karenanya memegang hak veto.
Ia mengulangi posisi AS bahwa Israel menjadi sasaran PBB secara tidak adil. Ia juga menuduh dan mengecam kebusukan anti-Semit dalam organisasi tersebut.
Diketahui bahwa Trump marah karena AS saat ini membayar sekitar seperlima dari anggaran rutin PBB.
Pada hari Selasa, Stefanik menjanjikan penilaian menyeluruh terhadap semua sub-lembaga PBB untuk memastikan bahwa setiap dolar digunakan untuk mendukung kepentingan Amerika.
Ia juga akan menentang segala dana AS yang diberikan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
UNRWA dilarang mendapatkan dana hingga amatir 2025 berdasarkan undang-undang yang disahkan Kongres AS tahun lalu.
Dalam persidangannya, Stefanik juga membela Israel, meskipun mendapat kritik dari para ahli PBB karena Israel melakukan genosida di Gaza.
Sidang Stefanik diadakan hanya beberapa jam setelah mantan Senator Marco Rubio, pilihan Trump untuk menteri luar negeri, menjadi anggota pertama pemerintahan mendatang yang dilantik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters