INDOZONE.ID - Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri Partai Kristen Demokrat Jerman CDU/CSU, Jurgen Hardt, menilai Eropa bisa boikot Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.
Boikot itu sebagai bentuk protes atas rencana AS yang dipimpin Donald Trump, mengklaim Greenland.
Trump menilai Greenland harus dikuasai AS demi keamanan nasional negaranya. Sebab, keberadaan China dan Rusia makin meningkat di kawasan Arktik.
Menilik rencana AS tersebut, Hardt menyatakan memboikot Piala Dunia sebagai langkah terakhir sebagai bentuk protes paling ekstrem.
"Memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Presiden Trump terkait isu Greenland," kata Hardt, dikutip dari ANTARA, Sabtu (17/1/2026).
Baca juga: Dialog Berjalan Alot, Denmark Sebut AS Ngotot Mau Klaim Greenland
Pada 10 Januari 2026, media Yordania Roya News melaporkan hampir 17.000 pencinta sepak bola membatalkan tiket Piala Dunia. Pembatalan ini menyusul seruan boikot Piala Dunia 2026 sebagai protes terhadap kebijakan AS.
Sekadar informasi, Piala Dunia 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jika boikot benar terjadi, itu akan jadi tamparan keras untuk AS.
Kamu harus tahu, Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Greenland mendapat otonomi luas pada 2009 yang mencakup wewenang memerintah dan menentukan kebijakan dalam negeri secara mandiri.
AS Kukuh Ingin Kuasai Greenland
AS bersikukuh dengan keinginannya untuk menguasai Greenland, yang merupakan daerah otonom Denmark.
Kekukuhan itu menyebabkan dialog antara menteri luar negeri Denmark, Greenland, dan AS berlangsung alot.
Dialog itu terjadi pada Rabu 14 Januari 2026, antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Lars Lokke Rasmussen bersama Menlu Greenland Vivian Motzfeldt, dengan Wapres AS JD Vance serta Menlu AS Marco Rubio di Washington, AS.
"Kemarin, saya mendapat kabar terkait rapat antara perwakilan Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat. Pembicaraan berlangsung alot, tapi saya tetap menyampaikan terima kasih kepada kedua menteri yang telah menjelaskan posisi Kerajaan Denmark dan menepis kecurigaan AS. Ini sangat penting," kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Kamis 15 Januari 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
