INDOZONE.ID - Pakistan pada Sabtu (26/4/2025) lalu, menyerukan dilakukannya penyelidikan netral terkait serangan di Kashmir. Kejadian itu menewaskan puluhan wisatawan asal India.
New Delhi pun telah menuding Islamabad sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Dalam pernyataannya, Pakistan menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama, dan mengungkap kebenaran, sembari menegaskan komitmennya terhadap perdamaian.
Seruan Pakistan untuk Penyelidikan Netral Kashmir itu disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi.
Baca Juga: Tewaskan 31 Orang, Pakistan Tuding India dan Afganistan Dukung Kelompok Pembajak Kereta Api
Ia mengatakan, negaranya mendukung investigasi internasional terkait serangan di Kashmir, dan siap membuka diri terhadap pemeriksaan oleh pihak ketiga yang independen.
"Pakistan siap sepenuhnya untuk bekerja sama dengan penyelidik netral demi mengungkap fakta dan menegakkan keadilan," ujar Naqvi dalam konferensi pers.
"Pakistan tetap berpegang pada prinsip perdamaian, stabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional, namun kedaulatan negara tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar," sambungnya.
Baca Juga: Hampir 1.000 Pendukung Imran Khan Ditangkap Pasca Protes di Pakistan, Tuduhan Kekerasan Meningkat
Pernyataan ini menjadi bagian dari tanggapan Pakistan atas tuduhan India soal serangan Kashmir yang terjadi pada Selasa lalu. Kejadian itu menewaskan 25 wisatawan India dan satu warga Nepal.
India mengklaim, dua dari tiga tersangka pelaku berasal dari Pakistan. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Islamabad.
Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan mengejar para pelaku hingga ke ujung dunia.
Ia menegaskan, siapa pun yang merencanakan maupun melaksanakan serangan ini, akan dihukum melebihi apa yang dapat mereka bayangkan.
Seiring dengan meningkatnya ketegangan, sejumlah politisi India menyerukan aksi militer terhadap Pakistan. Hubungan kedua negara yang semula tegang, semakin memanas dengan saling mengambil tindakan balasan.
Pakistan menutup wilayah udaranya untuk maskapai India. Sementara India, menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960 yang selama ini mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak-anak sungainya.
Bentrok senjata pun kembali pecah di sepanjang perbatasan de facto di Kashmir, setelah empat tahun situasi relatif damai.
Tentara India melaporkan, telah terjadi tembakan senjata ringan dari beberapa pos militer Pakistan, meski tidak ada korban jiwa, beberapa hari lalu. Hingga kini, pihak militer Pakistan belum memberikan pernyataan resmi.
Mohsin Naqvi menegaskan, Pakistan tidak takut menghadapi investigasi independen atas serangan Kashmir.
Ia menilai, langkah ini penting untuk memastikan keadilan ditegakkan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan tuduhan sepihak.
Sementara itu, di wilayah Kashmir, pasukan keamanan India terus melakukan pencarian terhadap para tersangka. Mereka bahkan menghancurkan sedikitnya lima rumah, yang diduga milik para militan, termasuk rumah salah satu terduga pelaku serangan terbaru.
Di desa Murram, distrik Pulwama, reruntuhan kaca dan puing-puing berserakan di lokasi bekas rumah Ehsan Ahmed Sheikh, seorang tersangka militan yang menurut warga sudah tidak terlihat selama tiga tahun terakhir.
Keluarga Ehsan memilih bungkam saat diminta keterangan oleh wartawan.
"Tidak ada yang tahu keberadaannya sekarang. Tapi sekarang, keluarganya yang harus menanggung derita karena kehilangan rumah, bukan dia," ungkap Sameer Ahmed, seorang tetangga.
Ketegangan yang terjadi juga berdampak ke sektor bisnis, terutama penerbangan. Maskapai seperti Air India dan IndiGo terpaksa mengubah jalur penerbangan internasional mereka, sehingga biaya bahan bakar melonjak dan waktu perjalanan bertambah.
Pemerintah India mengimbau, maskapai untuk secara aktif menginformasikan perubahan ini kepada para penumpang dan memastikan stok makanan, air, serta perlengkapan medis tersedia untuk perjalanan yang berpotensi lebih panjang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com