INDOZONE.ID - Di saat Myanmar masih berjuang menghadapi dampak gempa bumi dahsyat yang telah merenggut sekitar 1.700 nyawa, militer negara itu justru terus melancarkan serangan udara ke wilayah-wilayah pemukiman.
Tindakan ini mendapat kecaman keras dari gerakan perlawanan bersenjata yang menentang pemerintahan junta militer.
Serangan udara Militer Myanmar ini semakin memperparah situasi, membuat masyarakat yang sudah terdampak bencana harus menghadapi ancaman tambahan.
Baca Juga: Presiden Trump: Amerika Siap Bantu Myanmar Pasca Gempa Dahsyat
Kelompok Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis bersenjata tertua di Myanmar, mengeluarkan pernyataan bahwa junta "terus melakukan serangan udara yang menargetkan daerah pemukiman, padahal rakyat sedang menderita akibat bencana gempa bumi."
Serangan udara Myanmar saat gempa ini menunjukkan bagaimana junta lebih fokus pada kepentingan militernya ketimbang membantu korban bencana.
Di bawah kondisi normal, militer seharusnya mengutamakan upaya bantuan dan penyelamatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Baca Juga: Lebih dari 90 Orang Terjebak dalam Apartemen yang Runtuh Akibat Gempa di Myanmar
"Alih-alih memberikan bantuan, mereka malah mengerahkan pasukan untuk menyerang rakyatnya sendiri," tambah pernyataan tersebut.
Militer Myanmar abaikan krisis gempa ini dengan terus melancarkan operasi militernya, tanpa memperdulikan kondisi warga yang membutuhkan pertolongan.
Hingga kini, pihak junta belum memberikan tanggapan atas kritik yang dilayangkan terhadap mereka.
Sejak kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi, Myanmar terus dilanda perang saudara antara militer dan berbagai kelompok oposisi bersenjata.
Konflik Myanmar saat gempa ini semakin memperumit keadaan, di mana rakyat tidak hanya harus menghadapi dampak bencana alam tetapi juga serangan militer yang terus berlangsung.
Kondisi semakin memburuk setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang kawasan yang dikuasai junta militer, menyebabkan kerusakan yang meluas hingga ke wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok perlawanan.
Tak lama setelah gempa melanda pada Jumat lalu, jet tempur militer melancarkan serangan udara dan drone ke wilayah negara bagian Karen, dekat markas KNU.
Laporan dari organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers menyebutkan bahwa serangan ini semakin memperburuk penderitaan warga sipil yang sudah terdampak bencana alam.
Dampak serangan udara Myanmar ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan warga, tetapi juga menghambat upaya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) yang berisi sisa-sisa pemerintahan sah yang digulingkan mengumumkan bahwa milisi anti-junta di bawah komando mereka akan menghentikan semua serangan ofensif selama dua minggu.
Namun, Richard Horsey, penasihat senior Myanmar dari Crisis Group, menyatakan bahwa meskipun beberapa kelompok oposisi telah menghentikan serangan mereka, pertempuran masih terus berlangsung di berbagai daerah.
"Rezim masih terus meluncurkan serangan udara, termasuk di wilayah yang terdampak gempa. Tindakan ini seharusnya dihentikan," katanya.
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan junta dalam upaya penyelamatan dan pemulihan di daerah terdampak.
"Saat ini, yang terlihat aktif adalah pemadam kebakaran lokal, tim ambulans, dan organisasi komunitas. Sementara itu, militer, yang seharusnya berada di garis depan dalam memberikan bantuan, justru tidak terlihat keberadaannya," ujar Horsey.
Di tengah penderitaan akibat bencana alam, tindakan junta militer Myanmar ini semakin memperburuk keadaan, meninggalkan rakyat dalam situasi yang semakin sulit dan penuh ketidakpastian.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com