INDOZONE.ID - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20 Maret) untuk menutup Departemen Pendidikan AS, sesuai dengan janji kampanyenya. Informasi ini dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Rabu, 19 Maret 2025.
Namun, langkah ini telah menuai tantangan hukum. Sejumlah jaksa agung dari Partai Demokrat telah mengajukan gugatan pekan lalu untuk menghentikan rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS dan mencegah pemecatan hampir setengah dari pegawainya.
Perintah eksekutif Trump dalam kebijakan pendidikan ini menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menutup Departemen Pendidikan AS dan mengembalikan kewenangan pendidikan kepada negara bagian.
Di saat yang sama, McMahon diminta memastikan agar layanan, program, dan manfaat pendidikan tetap berjalan dengan efektif tanpa gangguan.
Selain itu, kebijakan pendidikan Trump juga menetapkan bahwa dana sisa yang masih dikelola oleh Departemen Pendidikan tidak boleh digunakan untuk mendukung kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) atau ideologi gender, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Gedung Putih.
Trump telah lama menyuarakan keinginannya untuk menghapus Departemen Pendidikan AS, bahkan menyebutnya sebagai "tipuan besar".
Baca Juga: Lebih dari 300 Kandidat Telah Masuk Nobel Perdamaian, Termasuk Donald Trump
Namun, upaya serupa yang pernah ia ajukan pada periode pertamanya tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres. Partai Republik sendiri telah lama berusaha mengurangi anggaran dan pengaruh departemen ini.
Linda McMahon, yang baru dikonfirmasi Senat sebagai Menteri Pendidikan pada Senin lalu, mendukung rencana Trump untuk pembubaran Departemen Pendidikan AS.
Namun, ia berjanji bahwa dana federal yang dialokasikan untuk membantu sekolah-sekolah berpenghasilan rendah tetap akan diberikan.
Seorang sumber yang mengetahui isi perintah tersebut menyebutkan bahwa layanan pinjaman mahasiswa serta program untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang telah diatur dalam undang-undang akan tetap berjalan.
Trump sebelumnya menyatakan ingin menutup Departemen Pendidikan AS secepat mungkin. Namun, ia menyadari bahwa keputusan ini memerlukan persetujuan Kongres serta dukungan dari serikat guru.
Para pendukung departemen ini menegaskan bahwa keberadaannya sangat penting dalam menjaga standar pendidikan publik tetap tinggi.
Mereka menuduh Partai Republik berupaya mendorong privatisasi pendidikan demi keuntungan bisnis. Jika ditutup, kebijakan ini berpotensi mengganggu pendanaan puluhan miliar dolar untuk sekolah K-12 serta bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa.
Trump dan penasihatnya, Elon Musk, sebelumnya telah mencoba membubarkan beberapa lembaga pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) tanpa persetujuan Kongres.
Namun, pembubaran Departemen Pendidikan AS akan menjadi lembaga kabinet pertama yang benar-benar dibubarkan di bawah kepemimpinan Trump.
Departemen ini mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di seluruh AS. Meskipun demikian, lebih dari 85 persen pendanaan sekolah negeri sebenarnya berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal.
Baca Juga: Lebih dari 300 Kandidat Telah Masuk Nobel Perdamaian, Termasuk Donald Trump
Selain memberikan hibah untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan, departemen ini juga mendanai program seni, membantu penggajian guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta memperbarui infrastruktur sekolah yang sudah usang.
Tak hanya itu, Departemen Pendidikan AS juga bertanggung jawab atas pinjaman mahasiswa senilai US$1,6 triliun yang dipegang oleh jutaan warga Amerika yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara penuh.
Dengan perintah eksekutif Trump pendidikan ini, masa depan pendidikan di AS kini berada dalam ketidakpastian, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara bagian akan menangani tugas yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah federal.
Dampak penutupan Departemen Pendidikan AS ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait bagaimana pendidikan publik akan berkembang tanpa keterlibatan pemerintah pusat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com