INDOZONE.ID - Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah diterbangkan ke Den Haag pada Selasa (11/3/2025) setelah ditangkap berdasarkan surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Ia menghadapi tuduhan, 'kejahatan terhadap kemanusiaan' terkait kebijakan perang melawan narkoba yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas, terutama dari kalangan miskin.
Presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr., mengonfirmasi, pesawat yang membawa Duterte lepas landas dari Manila pada pukul 23:03 waktu setempat menuju Belanda.
Baca Juga: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara, Begini Kronologinya
"Pesawat kini dalam perjalanan ke Den Haag agar mantan presiden dapat menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kebijakan perang narkoba yang kontroversial," ujar Marcos dalam konferensi pers.
Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila setelah Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC. Putrinya, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mengecam tindakan tersebut.
"Ini bukan keadilan, ini adalah bentuk penindasan dan persekusi," kata Sara dalam pernyataannya.
Baca Juga: Wapres Filipina Sara Duterte Terancam Lengser dan Siap Lawan Pemakzulan
Sebelumnya, Duterte sempat menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Agung Filipina akan mencegah pemindahannya ke Den Haag.
"Mahkamah Agung tidak akan menyetujui ini. Kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi," katanya dalam siaran langsung di Instagram, setelah tim hukumnya mengajukan petisi untuk menghentikan proses tersebut.
Namun, juru bicara ICC menegaskan, surat perintah penangkapan terhadap Duterte telah resmi dikeluarkan. Sidang awal pun akan dijadwalkan setelah ia berada dalam tahanan pengadilan.
Kelompok pendukung Duterte menyebut penangkapannya 'tidak sah'. Sementara para aktivis HAM, merayakan momen ini sebagai langkah penting dalam upaya mencari keadilan.
"Para ibu yang kehilangan suami dan anak-anak mereka akibat perang narkoba sangat gembira karena mereka telah lama menantikan momen ini," ujar Rubilyn Litao dari organisasi Rise Up for Life and for Rights.
Organisasi hak asasi manusia, Karapatan, juga menyambut baik penangkapan tersebut.
"Sudah seharusnya terjadi sejak lama," katanya.
Human Rights Watch pun menyatakan, langkah ini merupakan langkah krusial dalam menegakkan akuntabilitas di Filipina.
Namun, China justru mengkritik tindakan ICC, menuduh pengadilan tersebut memiliki 'standar ganda' dan mengingatkan agar kasus ini tidak dipolitisasi.
Sebelum ditangkap, Duterte sempat mengunjungi Hong Kong dan berbicara di hadapan ribuan pekerja migran Filipina. Dalam pidatonya, ia mengecam penyelidikan ICC dan menyebut para penyelidiknya dengan kata-kata kasar.
"Mereka adalah anak-anak pelacur. Tapi jika ini memang takdir saya, saya akan menerimanya," ujar Duterte.
Filipina secara resmi menarik diri dari ICC pada tahun 2019 atas perintah Duterte. Namun, ICC tetap mengklaim memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum penarikan tersebut, termasuk eksekusi di Kota Davao saat Duterte masih menjabat sebagai wali kota sebelum menjadi presiden.
Pada September 2021, ICC membuka penyelidikan resmi atas kebijakan perang narkoba Duterte. Penyelidikan itu sempat ditangguhkan setelah pemerintah Filipina mengklaim sedang melakukan evaluasi internal atas kasus-kasus kematian terkait operasi polisi.
Namun, pada Juli 2023, ICC melanjutkan penyelidikan setelah menolak keberatan Filipina terkait yurisdiksi pengadilan tersebut.
Pemerintah Marcos sebelumnya berulang kali menyatakan tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan ICC. Namun, menurut Undersecretary Claire Castro dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, jika Interpol meminta bantuan dari pemerintah Filipina, maka pemerintah 'wajib' mematuhinya.
Meskipun telah lengser dari kursi kepresidenan, Duterte masih memiliki pengaruh politik yang besar. Banyak pendukungnya yang tetap setia karena menganggap kebijakan kerasnya dalam memberantas kejahatan efektif.
Ia bahkan berencana kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Davao dalam pemilu sela pada Mei mendatang.
Saat ditanya tentang reaksi pendukung Duterte, Marcos menegaskan, pemerintah hanya menjalankan tugasnya.
"Kita harus menjalankan tanggung jawab kita dan menepati komitmen kita terhadap komunitas internasional. Ini bukan soal politik," tegasnya.
Selama menjabat, Duterte dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial. Ia secara terbuka menginstruksikan polisi untuk menembak mati tersangka narkoba jika merasa nyawa mereka terancam.
Ia juga berkali-kali menegaskan, kebijakannya telah menyelamatkan Filipina dari ancaman kejahatan narkotika.
Saat menghadiri sidang Senat Filipina terkait perang narkoba pada Oktober lalu, Duterte dengan tegas enggan meminta maaf.
"Saya tidak meminta maaf, saya tidak mencari alasan. Percaya atau tidak, saya melakukannya demi negara saya," imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
