Pemimpin Partai Kekuasaan Rakyat Korsel Temukan Bukti Presiden Berencana Tangkap Politisi

Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon berbicara dalam rapat komite tertinggi darurat di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan pada 6 Desember 2024. (channelnewsasia.com)

INDOZONE.ID - Pemimpin Partai Kekuasaan Rakyat (People Power Party), Han Dong-hoon, menyerukan agar Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol segera dimakzulkan dari jabatannya.

Hal ini dinilai perlu dilakukan demi melindungi keamanan negara, karena ia telah menemukan bukti bahwa Presiden memiliki rencana menangkap sejumlah politisi.

Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 6 Desember 2024 waktu setempat, setelah kontroversi seputar keputusan Yoon untuk menerapkan darurat militer.

Meski begitu, Han belum secara tegas meminta anggota partai untuk mendukung pemakzulan.

Deklarasi Darurat Militer yang Mengejutkan

Presiden Yoon Suk-yeol dari Korea Selatan (Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS)

Pada Selasa lalu (3/12), Yoon mengejutkan publik dan partainya sendiri ketika ia mengumumkan pemberlakuan darurat militer.

Langkah ini, menurut Yoon, bertujuan untuk memberantas "kekuatan anti-negara" dan menghadapi lawan politik yang dianggap menghalangi pemerintahannya.

Baca Juga: Partai Demokrat Korsel Akan Makzulkan Presiden Yoon dan Lakukan Penyelidikan ke Ibu Negara Kim Keon Hee

Namun, keputusan tersebut langsung mendapat penolakan dari parlemen, termasuk oleh beberapa anggota partainya sendiri.

Dalam waktu enam jam, Yoon mencabut keputusan itu setelah parlemen dengan suara mayoritas menentang dekrit darurat militer tersebut.

Tuduhan Penangkapan Tokoh Politik

Wakil Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Noh Jong Myeon. (naver.com)

Dalam pertemuan partai di parlemen pada Jumat (6/12/24), Han menyatakan bahwa Yoon sempat memerintahkan penangkapan beberapa politisi terkemuka.

Han beralasan mereka termasuk dalam kelompok "kekuatan anti-negara" selama pemberlakuan darurat militer.

Partai oposisi utama, Partai Demokrat, telah menjadwalkan pemungutan suara untuk pemakzulan Yoon pada Sabtu malam.

Sementara itu, pihak kepolisian nasional mulai menyelidiki tuduhan makar yang diajukan oleh partai oposisi dan sejumlah aktivis.

Perubahan Sikap pada Partai Kekuasaan Rakyat

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong Hoon. (en.yonhap.co.kr)

Pada Kamis (5/12), Partai Kekuasaan Rakyat menyatakan penolakan terhadap pemakzulan.

Namun, Han menyebutkan adanya kemungkinan perubahan sikap setelah muncul "bukti kuat" bahwa Yoon berniat menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon, kawasan yang terletak di selatan Seoul.

Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Hadapi Pemakzulan Akibat Deklarasi Darurat Militer

"Saya kemarin mengatakan bahwa saya mencoba menghindari pemakzulan demi mencegah kekacauan yang tidak terkendali, yang bisa merugikan masyarakat dan pendukung kami. Namun, berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap, saya yakin bahwa penangguhan segera terhadap Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," ujar Han.

Meski demikian, Han tidak secara langsung menyerukan pemakzulan dan menolak menjawab pertanyaan wartawan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.

Oposisi: Ini adalah Tindakan Pemberontakan

Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung. (m.koreaherald.com)

Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menilai deklarasi darurat militer oleh Yoon sebagai bentuk pemberontakan yang bertujuan mempertahankan atau memperpanjang kekuasaannya.

"Itu adalah tindakan makar," tegas Lee. "Ini merupakan kudeta pro-militer."

Ketegangan politik di Korea Selatan kini semakin memanas, dengan ancaman pemakzulan Presiden Yoon menjadi sorotan utama baik di dalam negeri maupun internasional.