INDOZONE.ID - Aksi unjuk rasa (unras) dilakukan di depan Kantor Bawaslu Jember, Rabu (13/11/2024) kemarin. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) itu, menuntut penyelenggara Pilkada yang tidak netral.
Untuk mendapat sanksi dan dipecat dari jabatannya. Dari aksi unras itu, sayangnya sampai terjadi kericuhan dan ratusan massa aksi merobohkan pagar depan Kantor Bawaslu Jember.
Namun demikian, diketahui dari lokasi aksi unras, ternyata Kantor Bawaslu Jember bersebrangan dengan rumah yang menjadi tempat penitipan anak.
Baca Juga: Aplikasi untuk Pantau Pilkada 2024 Eror, Bawaslu Kota Yogyakarta: Sistem Down
Diketahui ada 15 orang anak yang diasuh di dalam tempat penitipan anak itu. Saat terjadinya unras, menurut Salah Seorwng Pengasuh Tempat Penitipan Anak (TPA) Martina Ewa (52).
Anak-anak yang dirawatnya sempat terganggu dengan adanya aksi unras. Terlebih dari suara tumpukan sound system (pengeras suara) yang dibawa oleh mobil bak terbuka yang dibawa saat berlangsungnya aksi unras.
"Benar ini tempat penitipan anak (TPA), kalau berdirinya kalau tidak salah (sekitar tahun) 2008. Kalau anak-anak di sini yang dititipkan ada 15 orang. Kisaran umur 2 bulan ada dua orang, yang umur 1-5 tahun itu 13 orang," ujar Martina.
"Pas jam tidur. Anak-anak selesai mandi, minum susu, berdoa, lalu tidur. Karena mendengar bunyi-bunyi, tidak tidur semua. Ada yang nangis, karena berisik kan,” sambungnya.
Baca Juga: H-13 Pilkada 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta Bekali Panwascam Mengenai Pembekalan Logistik Surat Suara
Dari kejadian itu, perempuan asal Flores ini meminta agar saat adanya aksi untuk lebih memperhatikan lingkungan.
"Saya minta diperhatikan, apalagi kami sebagai yang dititipkan oleh orang tua anak-anak ini. Untuk (aksi demo) sebisanya memperhatikan lingkungan sekitar," ucapnya.
Sedikit membahas singkat tentang keberadaan TPA yang berlokasi di seberang jalan Kantor Bawaslu Jember itu. Diakui oleh Martina, TPA itu dikelola oleh umat Katolik dari Ordo Karmel. Tapi mayoritas anak yang dititipkan ini dari keluarga muslim.
"Orang tua yang titip di sini juga kebanyakan muslim, tapi suatu kebanggaan bagi kami (kepada) orangtuanya yang percaya untuk mengasuh anak-anaknya (dengan menekankan toleransi antar umat beragama). Kami mengajari mereka hal-hal kecil, seperti ada anak yang umur dua tahun sudah tidak pakai pampers, maupun sudah tidak lagi minum pakai botol, dan kami juga mengajarkan bagaimana menghormati orang lain," ulasnya.
Terkait pengelolaan TPA itu, lanjutnya, dikelola secara swadaya. Dengan menarik biaya dari para orang tua yang menitipkan anaknya.
"Orang tuanya kerja, mereka datang antar anaknya pagi, sorenya baru dijemput. Rata-rata orangtua mereka kerja di kantor, ada yang di rumah sakit, ada yang guru, ada juga yang kerja di Dinas Perhubungan situ," sebutnya.
"Kalau untuk operasional dari orang tua sendiri, dan biaya itu kami sesuaikan dengan latar belakang orang tua, kami lihat situasi (latar belakang ekonomi) dan saling membantu, yang penting anaknya nyaman di sini, kami tidak menuntut," sambungnya.
Baca Juga: Diduga Jadi Korban Tukar Kartu ATM di Rest Area Tol Japek, Pria Ini Rugi hingga Rp200 Juta
Sementara itu, diketahui dari hal tersebut. Hendy Siswanto yang kebetulan saat ini sedang cuti sebagai Bupati Jember, karena ikut dalam kontestasi Pilkada.
"Saya datang ke sini tadi terkait kegiatan teman-teman (yang) demo di depan kantor Bawaslu. Kebetulan kantor Bawaslu berhadapan dengan tempat penitipan anak," kata Hendy.
"Saya malam ini datang ke sini untuk meminta maaf kepada suster Martina, beliau yang juga merawat anak-anak itu. Saya minta maaf karena kegiatan-kegiatan tadi. Kawan-kawan yang berdemo (tolong) perhatikan lingkungan, pemakaiaan sound sistemnya direndahin sedikit (volume suara) nya," sambungnya.
Menurut Hendy, adanya lokasi tempat penitipan anak semakin menguatkan posisi Jember sebagai kabupaten layak anak.
Baca Juga: Amankan Laga Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Polda Metro Kerahkan 2.500 Personel Gabungan
"Ini kan jelas bahwa Kabupaten Jember sudah (layak) mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Tentunya saya wajib datang ke sini, dan saya minta maaf pada suster dan saya minta sampaikan salam saya kepada orangtua-orangtua yang nitipin anak, saya minta maaf," ujarnya.
Dengan keberadaan TPA, kata Hendy, hak-hak anak wajib untuk dilindungi. Sebagai bentuk kesadaran untuk melindungi dan menekankan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia).
"Tentunya ini harus kita lindungi, bagaimana kita melindungi anak, kemudian bagaimana kita melindungi perempuan. Perempuan dan anak itu satu paket yang harus kita lindungi bersama. Bagaimana kita mempertahankan (predikat) layak anak, kalau terjadi seperti ini (tidak peduli lingkungan sekitar)," ujarnya.
"Ke depan nantinya Pemkab Jember harus lebih serius memperhatikan terkait pelayanan dan keamanan anak. Tidak hanya predikat tapi kesadaran dan kepedulian bersama," imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung