INDOZONE.ID - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pengurus yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) partai.
Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Ketika ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, Nurdin Halid tidak memberikan kepastian. Ia memilih untuk tidak membenarkan atau membantah isu tersebut, menyebut bahwa informasi yang ia terima masih berada di posisi "fifty-fifty".
Baca Juga: Soal Wacana Duetkan Anies-Kaesang di Pilkada 2024 DKI Jakarta, Begini Komentar Airlangga Hartarto
"Belum-belum, Plt. harus melalui rapat pleno DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Nurdin Halid dilansir Antara, Minggu (11/8/2024).
Mengenai jadwal rapat pleno DPP Partai Golkar, Nurdin mengakui bahwa hingga saat ini belum ada jadwal yang ditetapkan. Hal ini semakin menambah ketidakpastian di tengah rumor yang beredar.
Beberapa sumber mengindikasikan bahwa Agus Gumiwang, seorang politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI, kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari petinggi Golkar terkait hal ini.
Mengenai kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto, Nurdin Halid menegaskan bahwa informasi yang ia dapatkan masih belum pasti.
Ia menyebut bahwa dinamika internal di Partai Golkar terkait hal ini mungkin saja cukup alot, namun ia tetap menekankan bahwa segala sesuatunya masih dalam tahap fifty-fifty.
"Fifty:fifty, pokoknya 50:50," kata Nurdin, dilansir Antara, Minggu (11/8/2024).
Airlangga Hartarto sendiri dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024) malam.
Baca Juga: Komentari Isu Dico-Raffi Berduet di Jateng, Airlangga: Makin Viral Makin Bagus!
Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional tahun 2019 untuk masa jabatan lima tahun, yang seharusnya berakhir pada akhir 2024 ketika partai tersebut menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum baru.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara