Cegah Tindak Kejahatan di Sekolah, Kejati DIY Ajarkan Siswa MPLS Untuk Cegah dan Penanggulangan Tindakan Kejahatan

Masih maraknya tindak kejahatan atau Kekerasan disekolah seperti perundungan, kekerasan seksual hingga pemberantasan Judi Online.

INDOZONE.ID - Masih maraknya tindak kejahatan atau Kekerasan di sekolah seperti perundungan, kekerasan seksual hingga pemberantasan Judi Online, membuat Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menyelenggarakan program kegiatan Penyuluhan Hukum progam Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Kali ini, Kejati DIY menyampaikan materinya ditengah-tengah kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum progam Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 1 Piyungan Bantul, Kamis (18/7/2024).

Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang berstatus sebagai pelajar.

Baca Juga: Rawan Perundungan, Forpi Yogyakarta Minta Sekolah Pantau Ketat MPLS

Detail kegiatannya yaitu memaparkan materi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Disekolah : Perundungan, Kekerasan Seksual, Issue Gender, TPPO, Pemberantasan Judi Online, Pentingnya Budaya Menabung dan Berinvestasi,

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 175 peserta didik siswa-siswi kelas 10 dan pengurus Osis beserta 2 orang guru pendamping.

Masih maraknya tindak kejahatan atau Kekerasan disekolah seperti perundungan, kekerasan seksual hingga pemberantasan Judi Online.

Sebagai narasumber kegiatan ini, Kasi Penkum Kejati DIY Herwatan beserta Jaksa Fungsional di Bidang Intelijen Kejati DIY Arifiyah Minarti, mereka menyampaikan bahwa tindak kejahatan tersebut sampai sekarang sering terjadi apalagi lingkungan sekolah.

Tindakan tercela yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis dengan tujuan membuat korban menderita baik secara fisik maupun Psikis.

Baca Juga: Perpisahan Sekolah Berujung Maut, 4 Pelajar Terseret Ombak di Pantai Pangandaran, 1 Orang Tewas

Pada tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

"Peserta didik siswa-siswi berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan manapun. Ciptakan lingkungan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidik. Karena itu, perlu memberikan pemahaman dan konsekuensi hukum kepada pelaku kekerasan tersebut", kata Kasi Penkum Kejati DIY Herwatan saat memaparkan materinya.

Lanjut Herwatan menyampaikan, terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Artinya, tidak menutup kemungkinan para pelajar menjadi korban dari perdagangan orang dengan modus yang beragam bisa melalui eksploitasi seksual, kerja paksa, adopsi anak secara illegal, penjeratan utang, maupun pengantin pesanan.

"Sehingga perlu adanya edukasi kepada para peserta didik dalam rangka pencegahan agar jangan sampai menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)", tegas Herwatan.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan, terkait maraknya judi online (judol) yang makin hari makin buat resah. Mirisnya, kini permainan judi daring sudah menjangkiti jutaan orang dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, driver ojol, ibu rumah tangga, PNS, hingga aparat keamanan.

"Dari fenomena ini banyak kalangan menilai Indonesia sebagai darurat judi online. Oleh karena itu Presiden membentuk Satgas dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang mana Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota Bidang Pencegahan dengan tugas Satgas antara lain Mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien", terangnya.

Disisi lain, para narasumber juga menuturkan materi tentang pengenalan Institusi Kejaksaan RI dan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini, serta ajakan untuk Budaya Menabung dan Berinvestasi.

Banner Z Creators.