INDOZONE.ID - Sejumlah pemuda alias mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarya (MPBI DIY) kembali mendesak Pemda DIY untuk memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan mahal hingga solusi terhadap upah rendah.
Mereka menilai, buruh di Yogyakarta masih kesulitan menyekolahkan anaknya bila biaya pendidikan semakin mahal.
"Karena biaya pendidikan mahal dan upah buruh murah, akan menghambat dan merugikan banyak pihak, kami pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada anak buruh", ucap salah satu audiensi di Kantor DPRD DIY,Rabu (22/5/2024).
Tuntutan tersebut karena faktanya yang mereka lihat bahwa sebagian besar siswa di DIY yang lulus SMA sederajat banyak yang gagal melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena kendala utamanya yakni mahalnya biaya.
Baca Juga: Indonesia dan Libya Jajaki Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Lebih terkhusus lagi, pada 2022 lalu di Kabupaten Sleman, dari sekitar 20 ribu lulusan SMA/SMK, yang mana tidak lebih dari 10 ribu yang meneruskan ke perguruan tinggi.
"Banyak mahasiswa yang keberatan dengan UKT. Ini bukan tanpa bukti. Kita sudah banyak melakukan survei, riset, data, bahkan arsip,” terang Irsyad Ade Irawan selaku Koordinator MPBI DIY kepada wartawan usai audiensi baru-baru ini.
Irsyad menambahkan, mengacu pada UU NO. 12 tahun 2012, terdapat asas tentang perguruan tinggi yang mana disebutkan bahwa pemerintah menyediakan akses yang sama pada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi. Namun dalam hal ini, pemerintah belum dapat memenuhi hak tersebut.
“Banyak mahasiswa mengeluhkan soal biaya kuliahnya. Ironisnya di Jogja merupakan provinsi dengan rata-rata biaya kuliah tertinggi di Indonesia sebesar 21,10 juta per tahun. Tapi dibandingkan dengan UMP DIY, yang hari ini masih relatif kecil yakni hanya sekitar 2,4 juta”, ujarnya.
Baca Juga: Pegi, Buronan 8 Tahun Kasus Vina Cirebon Tak Melawan saat Ditangkap
Selain itu, mereka juga kembali mendesak pemerintah tentang perlindungan buruh, kesejahteraan pendapatan di luar upah, perumahan, hingga transportasi.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto mengatakan bahwa kalangan legislatif tetap akan mendorong instansi terkait untuk membantu mereka yang ingin berkuliah bagi yang masalah pendanaan.
"Satu diantaranya pemberian subsidi pendidikan itu bisa menggunakan APBD. Ini diberikan baik kepada mahasiswa kampus negeri maupun swasta", ujarnya.
Dirangkummya, pada 2024 ini setidaknya sekitar 150 mahasiswa sudah menerima subsidi pendidikan tersebut yang mana setiap mahasiswa mendapatkan bantuan sebesar 10 juta per tahun.
Kendati demikian, DPRD DIY siap mendorong setiap tahunnya dinaikkan namun tetap menyesuaikan kemampuan APBD.
"Kami terus usulkan APBD ini naik supaya adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan kuliah. Tapi kembali lagi sesuai kemampuan kita", terangnya.
Disisi lain, pihaknya menegaskan jika pemerintah juga menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar (SD) dengan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA).
Sementara untuk tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA) sederajat, biaya pendidikan dibantu lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tetapi, untuk beasiswa pendidikan ini belum mencukupi keseluruhan. Sehingga, DPRD DIY sampai saat ini masih membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pendanaan pendidikan", imbuhnya.
Pada kesempatan itu juga, DPRD DIY mengupayakan bagaimana caranya terutama pada SMA sederajat tidak ada pungutan liar lagi.
Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung