Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
INDOZONE.ID - Ratusan massa yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (KPPS) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Massa menuntut transparansi KPU Sleman terkait penyelenggaraan pelantikan anggota KPPS pada Kamis (25/1/2024) lalu.
Berdasarkan pantauan, massa tersebut tiba di depan KPU Sleman sekitar pukul 12.00 WIB.
Sejumlah massa mengungkapkan keluh kesahnya, lantaran polemik terjadi saat para anggota KPPS menerima kotak makanan atau snack yang kurang sesuai. Snack itu disebut kurang layak karena dianggap sama nilainya dengan snack takziah.
Baca Juga: Pemerintah Membangun Kereta Tanpa Rel di IKN Nusantara
Di depan kantor KPU Sleman, mereka membawa sejumlah banner yang berisikan tuntutan transparansi penyelenggaraan pelantikan KPPS di Sleman.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahapan kegiatan Pemilu di Sleman, termasuk pelantikan petugas KPPS, merupakan kebijakan pihaknya.
Melalui penjelasannya, anggaran dikelola oleh Sekretaris KPU Sleman.
“Fasilitasi terkait kebutuhan terkait pelantikan kebijakan anggaran sekretariat KPU sleman,” ujar Ahmad Baihaqi, Jumat (26/1/2024).
“Pada tanggal 25 kemarin saya sangat sedih karena ini menjatuhkan marwah lembaga (KPU) kami bertanya ke pak kpa (sekretaris) untuk memanggil vendor,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama mengungkapkan bahwa telah mempertemukan vendor dengan pihak Jogoboyo.
“Kemarin Jogoboyo menyaksikan ke Sleman, kami pertemukan vendor, kami ditipu, kalau saya menurunkan 15.000,” jelasnya.
“Ternyata dia menurunkan Rp12 ribu. Sehingga dari Jogoboyo meminta kami untuk menyetop vendor,” jelasnya.
Tidak hanya soal snack, massa juga mengeluhkan tidak adanya uang transport, padahal diwilayah DIY lain seperti Bantul terdapat uang transport.
Menyikapi soal transport tersebut, Baehaqi menegaskan tidak ada anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Namun, anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek.
Kesimpulan kejadian itu, KPU Sleman berencana akan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor dan melaporkan kepada pihak hukum. Ia menilai, vendor tersebut.
"Sekali lagi ini sudah mencoreng nama baik Kabupaten Sleman, apalagi ini sudah masuk berita nasional, tentu saya yang asli Sleman ikut prihatin atas kejadian ini. Saya komitmen mengambil langkah tegas memutus vendor itu", tuturnya
"Nanti kita sampaikan ke KPU Pusat juga, apapun keputusan akhirnya, saya mempertaruhkan jabatan saya untuk kepentingan warga Sleman", tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung