INDOZONE.ID - Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti tiga hal yang menjadi bagian dari prioritas kerjanya, sebagai Panglima TNI yang resmi diemban mulai hari ini, Rabu (22/11/2023).
Menurut Agus, tiga hal tersebut adalah ihwal kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), penanggulangan bencana alam, dan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Agus menjelaskan ketiga isu itu merupakan bagian dari perkembangan lingkungan strategis (banglistra) yang dihadapi TNI.
"Untuk Papua, harus smart power; menggunakan soft power. Kami harus mengedepankan operasi teritorial, kemudian hard power-nya operasi kombatan. Jadi, tetap kami lawan dengan senjata," kata Agus Subiyanto dalam jumpa pers usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI
Terkait penanggulangan bencana alam, Agus menyebut kesiapan personel sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, menurut dia, perlu upaya untuk melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan.
"Kami juga sudah memodifikasi quick response (tim cepat tanggap). Kalau (soal) personel, bisalah kami selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kami tingkatkan," tambah Agus yang dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.
Adapun eralatan yang perlu dipersiapkan, menurut Agus, antara lain perangkat air bersih dan dapur lapangan.
"Misalnya, kami akan siapkan per wilayah itu ada dapur lapangan, ada water treatment, kemudian perahu-perahu (berbahan) fiber. Perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang (saluran air yang sempit) dan jika nyenggol pagar rumah, tidak bocor. Kami akan memodifikasi, sehingga dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," jelas Agus.
Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 60 Pati, dari Danlanud Abdulrachman Saleh hingga Wakil KSAU
Terakhir, terkait Pemilu Serentak 2024, Agus Subiyanto memastikan seluruh prajurit TNI akan bersikap netral.
Jika masyarakat menemukan sebaliknya, tambahnya, maka dapat melapor ke posko-posko aduan yang tersebar di seluruh markas-markas dan kantor TNI di berbagai daerah Indonesia.
Agus juga menyebut netralitas TNI diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Apabila TNI aktif terlibat politik praktis, maka akan ada tindakan pidananya dan ada teguran dari komandannya," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: