Mendagri Tito Klarifikasi Polemik Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah: Pemerintah Hadir!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian klarifikasi soal Jembatang Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh (ANTARA FOTO/Salma Talita)

INDOZONE.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhammad Tito Karnavian meluruskan sejumlah informasi yang beredar terkait Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 

Menurut Tito, ada dua narasi yang dinilainya kurang tepat, yakni anggapan bahwa pemerintah tidak hadir menangani kerusakan jembatan dan klaim bahwa masyarakat membangun jembatan tersebut secara mandiri. 

Tito menegaskan, pemerintah telah turun langsung ke lokasi sejak awal. Ia bahkan mengaku telah meninjau kondisi jembatan secara langsung.

"Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, saya sudah datang ke sana langsung. Besoknya Menteri PU datang Pak Dodi Hanggodo, dua hari kemudian juga ada Menteri Pertanian menyelesaikan masalah perkebunan di Bener Meriah," ujar Mendagri Tito dalam keterangannya yang diterima Indozone, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, Jembatan Enang-Enang merupakan jembatan baja yang tidak roboh saat longsor terjadi. Yang mengalami kerusakan justru akses jalan menuju jembatan akibat longsor sepanjang sekitar tiga kilometer.

Akibat longsor tersebut, posisi jembatan menjadi miring hampir 45 derajat sehingga dinilai masih berbahaya untuk dilalui karena kondisi tanah di sekitarnya belum stabil.

"Pemerintah bukan tidak hadir. Balai PU Aceh sudah datang, hadir di sana. Persoalannya adalah di lapangan, saya sudah melihat langsung," ungkapnya. 

Baca juga: Pemerintah Sepakati Upaya Percepatan Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana di Bener Meriah

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pun telah meminta masyarakat untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui kawasan Werlah.

Namun, warga mengeluhkan jalur tersebut karena jaraknya lebih jauh. Selain itu, jembatan di jalur alternatif juga ikut hanyut sehingga hanya tersisa jalan tanah yang kondisinya kurang stabil.

Karena alasan itulah, warga berharap akses menuju Jembatan Enang-Enang tetap bisa digunakan, setidaknya untuk kendaraan ringan seperti sepeda motor maupun mobil pribadi.

Tito menjelaskan bahwa gotong royong yang dilakukan masyarakat bukanlah membangun jembatan baru, melainkan membuat akses jalan menggunakan material pasir dan batu (sirtu) sepanjang sekitar 75 hingga 100 meter agar kendaraan dapat kembali mencapai jembatan.

"Yang dibangun bukan jembatannya, tetapi jalan sirtu menuju jalan aspal. Jembatannya tetap yang lama," jelasnya. 

Pemerintah dan Warga Capai Kesepakatan

Setelah berdialog dengan masyarakat, pemerintah akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan terkait penanganan akses di kawasan tersebut. Untuk sementara, Jembatan Enang-Enang akan tetap difungsikan dengan sejumlah pembatasan. 

Kementerian Pekerjaan Umum akan memperkuat struktur penyangga di bawah jembatan sebagai solusi sementara sekaligus memperbaiki akses jalan menuju jembatan. Namun, kendaraan berat seperti truk tidak diperbolehkan melintas demi alasan keselamatan.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun kembali dua jembatan yang rusak di jalur alternatif melalui Werlah serta mengaspal jalan tersebut agar lebih mudah dilalui masyarakat.

Baca juga: Perjuangan Masyarakat Dataran Gayo, Swadaya Perbaiki Jembatan Enang-Enang Demi Kelancaran Akses Pascabencana

Jembatan Baru 400 Meter Dibangun Tahun 2027

Selain penanganan sementara, Tito mengungkapkan pemerintah juga telah menyiapkan solusi jangka panjang.

Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun jembatan baru sepanjang sekitar 400 meter di lokasi yang memiliki kondisi tanah lebih stabil. Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2027.

Menurut Tito, jembatan baru itu nantinya diharapkan menjadi ikon baru kawasan Tanah Gayo.

Sementara itu, Jembatan Enang-Enang yang lama akan tetap dipertahankan sebagai akses alternatif sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat, meski penggunaannya dibatasi hanya untuk kendaraan ringan.

Tito kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, yang terjadi selama ini hanyalah perbedaan pandangan antara Balai PU dan masyarakat mengenai akses yang paling aman digunakan.

"Jadi nggak ada pemerintah nggak hadir. Yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara Balai PU dan masyarakat. Itu yang kemudian saya mediasi," ungkap Tito.

Bukan cuma itu, menurut Tito transparansi juga penting agar kepala daerah mengetahui bentuk intervensi pemerintah pusat dan pelaksanaan rehab-rekon berjalan lebih terkoordinasi.

Total anggaran rehab-rekon yang disiapkan mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Saat ini, anggaran untuk tujuh kementerian/lembaga sudah mulai disalurkan, di antaranya Kementerian PU, PKP, Kemendikdasmen, Kemensos, BPS, Kemenhub, dan Kemenkes.

"Saya meminta untuk disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan juga kepada publik apa rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran yang sudah diterima," tandasnya.