Jutaan Orang Andalkan Transportasi Umum di Jabodetabek tapi Sistemnya Dinilai Belum Sinkron

Ilustrasi transportasi umum di Jakarta. (Dewi Kania/Z Creators)

INDOZONE.ID - Masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga ibu kota, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sangat mengandalkan transportasi umum untuk mendukung aktivitas hariannya. 

Namun, pengelolaan sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih menjadi sorotan.

Sebab, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan. Kondisi ini membutuhkan respons kebijakan yang menyeluruh dan lintas sektor.

Berdasarkan data, kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. 

Baca juga: 3 Hari Berantas Begal di Jakarta, Polda Metro Tangkap-Tembak Belasan Pelaku

Tingginya mobilitas ini membuat kebutuhan akan transportasi publik yang terintegrasi semakin mendesak untuk direalisasikan.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya. 

Sehingga ada kebutuhan nyata terkait integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.

“Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan,” katanya dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

Baca juga: Gandeng APH, KPK Bakal Awasi Anggaran Bencana Aceh

Dia mencontohkan, di Jakarta saja, layanan Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai dari APBD DKI Jakarta. Sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas.

Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan turut menanggapi hal itu. Ia menyebut, mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkanbatas administrasi wilayah.

“Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat. Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi, yang benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang menuturkan, pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sangat diperlukan sebagai kontribusi bagi Jakarta, menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan. 

Baca juga: Kemnaker Raih Predikat AA dari ANRI, Nilai Kearsipan Nasional Meningkat pada 2026

Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi penting agar kebijakan transportasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di lapangan.

“Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi pondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan,” tutupnya.