Dana Bagi Hasil Dipotong Pemerintah Pusat, APBD DKI Turun Jadi Rp79 Triliun

Gubernur DKI Pramono Anung bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Natasya Indaswari). 

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap mendukung langkah pemerintah pusat dalam penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH).

Penyesuaian DBH sendiri berdampak pada penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, di Balai Kota DKI Jakarta (7/10/25).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa APBD DKI tahun anggaran 2025 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun akibat kebijakan fiskal nasional. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Baca juga: Seluruh Jenazah Korban Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Berhasil Ditemukan

“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang,” ujar Gubernur Pramono di Balai Kota.

Sementara itu, Menteri Purbaya menyampaikan bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil dilakukan secara proporsional di seluruh daerah. 

Daerah dengan porsi fiskal besar memang mengalami penyesuaian lebih tinggi, termasuk Jakarta.

“Kalau lihat dari proporsionalnya, semakin besar, pasti semakin besar yang kepotong. Tapi Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu,” ujar Purbaya yang turut mendampingi pertemuan tersebut.

Baca juga: 17 Jenazah Santri Ponpes Al Khoziny Berhasil Diidentifikasi dan Diserahkan ke Keluarga

Menkeu menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penyesuaian keuangan negara. Namun, ia berjanji akan mengevaluasi kembali pada pertengahan tahun depan.

“Ketika pendapatan negara meningkat, saya akan hitung ulang, dan kalau lebih, saya akan kembalikan lagi ke daerah,” tutur Menteri Keuangan dalam pernyataannya.

Gubernur Pramono menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. 

Ia memastikan, meskipun ada penyesuaian anggaran, pelayanan publik di Jakarta akan tetap berjalan dengan optimal.

Baca juga: 27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, 4 Personel Kini Sandang Bintang 3

“Kami paham situasi fiskal negara sedang dalam proses penyeimbangan. Jakarta akan beradaptasi dan memastikan pembangunan tetap berjalan dengan efisien,” katanya.

Kendati mengalami pemangkasan cukup besar, Pemprov DKI mengaku akan menata ulang prioritas belanja daerah, termasuk menunda sejumlah kegiatan non-esensial. 

Pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan alternatif agar program pembangunan strategis tetap berlanjut tanpa membebani APBD secara berlebihan.